PKT Layani Kebutuhan Pupuk Subsidi untuk NTB
Penyaluran urea bersubsidi untuk NTB oleh PKT mulai Maret hingga Desember.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota holding PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), kembali menjadi penanggungjawab distribusi urea bersubsidi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini sesuai keputusan Pupuk Indonesia tentang rayonisasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian 2022 dari sebelumnya diamanatkan kepada PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PSP).
Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengatakan penyaluran urea bersubsidi untuk Provinsi NTB akan menjadi tanggungjawab PKT mulai Maret hingga Desember 2022.
Rahmad menyampaikan kesiapan penyaluran pun telah ditindaklanjuti PKT melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) bersama 31 distributor dan 1.397 kios yang tersebar di seluruh wilayah NTB dengan total alokasi tahun ini sebesar 186.922.08 ton.
"PKT siap melaksanakan tugas penyaluran urea bersubsidi untuk Provinsi NTB, sekaligus memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani sesuai aturan dan alokasi yang ditetapkan pemerintah," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Rahmad menyebut hal ini memperluas cakupan tanggungjawab distribusi urea bersubsidi PKT, dari sebelumnya hanya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan seluruh wilayah Sulawesi hingga Gorontalo.
Selain itu, ucap Rahmad, peralihan rayonisasi juga menugaskan PKT untuk penyaluran NPK subsidi formula khusus di seluruh wilayah Indonesia, dari sebelumnya hanya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
"Sementara untuk ketersediaan pupuk bersubsidi, PKT memastikan stok urea maupun NPK formula khusus dalam kondisi aman dan terjamin, dengan proses pengiriman dari lini I hingga Lini III secara bertahap," tambah Rahmad.
Sejauh ini, lanjut Rahmad, PKT telah menyalurkan 12.769 ton urea bersubsidi dari total alokasi 727.528 ton untuk 2022, serta 81 ton NPK subsidi formula khusus dari total alokasi 7.609 ton. Sementara untuk kondisi gudang, stok urea subsidi di Lini 2 dan 3 mencapai 98.215 ton, ditambah ketersediaan 323.672 ton urea nonsubsidi.
"Begitu juga NPK subsidi formula khusus tersedia 1.813 ton, ditambah 4.480 ton NPK nonsubsidi. Jumlah tersebut dipastikan mencukupi untuk kebutuhan petani hingga Maret 2022," ungkap Rahmad.
Terkait langkah pengamanan distribusi, Rahmad katakan, PKT terus melakukan koordinasi bersama distributor, PPL, KP3 hingga pemerintah daerah di seluruh wilayah tanggungjawab perusahaan agar alokasi yang disalurkan terealisasi dengan tepat sasaran.
Rahmad mengatakan PKT juga mengambil langkah proaktif melalui kerja sama pengamanan dan pengawalan pupuk bersubsidi bersama aparatur pemerintahan, dimulai dari Kalimantan Timur dengan menggandeng Polda dan Kejati Kaltim.
"Dalam waktu dekat PKT juga akan menjalin kerjasama serupa bersama Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel), yang secara bertahap akan dilaksanakan di seluruh wilayah distribusi perusahaan," lanjut Rahmad.
Rahmad menegaskan PKT akan terus berupaya memastikan pupuk subsidi sampai ke petani sesuai sasaran penerima, mengingat ketersediaan pupuk merupakan salah satu poin penting terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Menurut Rahmad, langkah pengamanan distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan PKT untuk mengantisipasi kendala maupun potensi yang dapat merugikan petani di daerah sekaligus memastikan adanya penegakan hukum jika didapati peredaran pupuk yang tidak sesuai aturan.
"PKT akan terus berupaya memberikan kontribusi positif di sektor pertanian, dengan meningkatkan peran perusahaan dalam mendorong produktivitas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional," kata Rahmad.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan peralihan rayonisasi pupuk bersubsidi bagian dari optimalisasi pelayanan Pupuk Indonesia Grup bagi petani di daerah sehingga kebutuhan pupuk di tiap musim tanam mampu terpenuhi dengan baik sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Gusrizal menyebut kebijakan ini juga untuk memaksimalkan penyaluran pasokan oleh anak usaha Pupuk Indonesia yang disesuaikan dengan kapasitas produksi dan cakupan wilayah tanggungjawab distribusi tiap perusahaan.
"Peralihan rayonisasi ini untuk pemerataan tanggungjawab distribusi di seluruh anak usaha Pupuk Indonesia sehingga pemenuhan pupuk bersubsidi di daerah berjalan lebih optimal. Apalagi melihat kapasitas produksi PKT, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk di NTB setelah Kalimantan dan Sulawesi," kata Gusrizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika