IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) berupaya menjajaki kerjasama ekspor ikan patin untuk konsumsi jamaah haji. Pembicaraan ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pembahasan ini ditandai dengan kedatangan Direktur Jenderal  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Artati Widiarti, beserta rombongan ke kantor Ditjen PHU.

Artati Widiarti mengatakan akan menjadikan ikan patin sebagai salah satu menu jamaah haji Indonesia. Dengan diekspornya ikan patin ke Arab Saudi, ia berharap dapat membuka pintu masuk bagi ikan lainnya dari Indonesia.

"Kami ingin menjadikan ikan sebagai menu jamaah haji indonesia. Ini sebagai pintu masuknya ikan indonesia lebih banyak lagi ke Arab Saudi," kata Tati, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang didapat Republika, Kamis (24/2).

Dengan diekspornya ikan dari perairan Indonesia untuk konsumsi jamaah haji, ia menyebut perputaran uang akan kembali ke Indonesia. Pasar haji disebut memiliki nilai yang besar, sehingga ia berharap ada dampak positif untuk masyarakat indonesia.

Pada 2019 lalu, KKP disebut telah mencoba mengirim ikan ke Arab Saudi dengan 11 kontainer. Ia pun berharap dengan diselenggarakannya kembali haji tahun ini, pengiriman ikan akan lebih banyak lagi.

"Kami juga berharap ikan-ikan lain juga akan masuk," ujar dia.

Ikan yang sudah masuk ke pasar Arab Saudi disampaikan adalah ikan kalengan, seperti tuna. Namun, jumlah yang beredar masih belum banyak.

Nantinya, jika ada kebijakan khusus dari Kemenag yang mensyaratkan ikan yang digunakan harus dibeli langsung dari Indonesia, ia menulai hal tersebut dapat mendorong ekspor yang lebih banyak lagi.

Ia mengakui, tantangan persaingan antar negara pengekspor ikan patin tidak bisa terelakan. Meski harganya lebih murah, ekspor ikan dari Indonesia masih kalah bersaing dengan ekspor ikan dari Vietnam dan Brazil.

"Terkait persaingan antar negara pengekspor ikan, memang agak berat seperti vietnam. Kami berharap ada keberpihakan, sedikit lebih mahal tapi untuk sekedar dari indonesia ya gak apa-apa juga, kan nanti bisa disubsidi dari yang lain," ucap Tati.

Pada saat yang sama, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan pihaknya akan menyeriusi penjajakan dengan Ditjen PDSPKP ini. Pembudidayaan ikan patin diminta agar dipersiapkan dengan matang.

Kemenag juga telah melakukan berbagai pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kadin, dalam membahas ekosistem ekonomi haji dan umrah ini.

"Bahkan mutual recognition sertifikat halal juga telah kami siapkan, dengan bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag," ujar Hilman.