DPD Respons Pernyataan Ketua Umum PBNU Soal Penundaan Pemilu
Usul penundaan pemilu harus disudahi karena Jokowi tak ingin perpanjangan jabatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyayangkan sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) ihwal wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Sultan, pernyataan yang disampaikan Gus Yahya seolah membenarkan sikap politik praktis para elit politik yang berinisiatif mewacanakan isu politik pragmatis yang inkonstitusional itu.
"Sejak awal kita menghormati sikap tegas ketua umum NU yang tegas menyatakan keengganan NU untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan pengurus NU dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis", kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/2/2022).
Ia menuturkan, pada dasarnya semua pihak baik individu maupun kelompok berhak untuk menyatakan sikap politiknya di hadapan publik. Namun jika sikap politik yang disampaikan bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang sebagai hukum positif, tentu hal itu dinilai sangat naif dan berbahaya bagi masyarakat.
"Karena pernyataan ketua umum ormas Islam bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi", ungkapnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo merespons terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sehingga rakyat tidak dibingungkan oleh sikap dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi ini.
Sultan memandang isu perpanjangan masa jabatan presiden sangat berpotensi menyebabkan keterbelahan politik serta konflik horizontal. Hal tersebut justru akan menjadi preseden buruk demokrasi Indonesia ke depannya.
"Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kita berharap Sikap politik dan kenegarawanan pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana yang menggelikan ini", ujar senator asal Bengkulu itu.
Sebelumnya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi soal polemik usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatra Barat. "Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal, mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Gus Yahya, Ahad (27/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika