Jelang Sidang IPU, Puan Minta Perketat Koordinasi Satgas Covid-19 dan BNPB
Ketua DPR tekankan pentingnya kelancaran koneksi internet saat acara berlangsung.
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau lokasi penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali. DPR RI akan bertindak sebagai tuan rumah pertemuan Parlemen dunia yang dijadwalkan berlangsung 20-24 Maret 2022 mendatang.
Di sela-sela kunjungan ke Bali Convention Center dan Hotel Westin ini, Ketua DPR menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhiela Fararez, Anggota DPR RI Evita Nursanty, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar serta jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Dalam rakor tersebut, Puan menekankan pentingnya fasilitas pendukung bagi seluruh peserta yang hadir termasuk awak media. “Koneksi internet harus kita pastikan tidak terkendala dan fasilitas pendukung lain harus mampu menunjang dan memudahkan semua pihak,” ujar Puan saat rakor di Nusa Dua, Bali, Senin (21/2/2022).
Ia menambahkan agar gelaran ini diatur sebaik mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan warga lain yang berada di tempat yang sama. "Di bandara, saya minta agar dibuatkan line khusus untuk peserta IPU agar semua mengantre di tempat yang sama, delegasi IPU biasa mengantre dan mengurus segala sesuatunya sendiri, tapi kita harus pastikan antrean ini tertib, teratur dan tidak menyulitkan peserta maupun masyarakat."
Untuk mendukung pelaksanaan IPU ke-144, DPR RI berkoordinasi dengan berbagai Kementerian/ Lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Satgas Covid Nasional. “Saya juga minta koordinasi lebih ketat dengan BNPB dan Satgas Covid-19 terkait pencegahan Covid. Khususnya mengenai fasilitas karantina bila ada delegasi yang datang dan dari hasil tes PCR ternyata positif,” ujar Puan.
Selain itu, DPR RI juga menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan IPU ke-144. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, DPR pun menerapkan sistem bubble atau sistem gelembung untuk seluruh delegasi dan panitia selama kegiatan berlangsung. Sistem bubble adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan membatasi interaksi hanya dengan individu dalam gelembung tersebut. Puan pun menegaskan sistem itu harus dilakukan dengan pengawasan ketat.
“Kita harus tetap disiplin pakai prokes. Semua diperiksa. Jangan biarkan siapapun masuk ke lokasi acara tanpa identitas resmi dari panitia. Hospitality saat ini bukan lagi berarti layanan makanan berlimpah, tapi hospitality yang memprioritaskan profesionalitas. Kita harus professional,” ucap politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Puan menjadikan pengalamannya menghadiri konferensi serupa beberapa waktu lalu sebagai pelajaran berharga agar Indonesia bisa menghadirkan pengalaman yang lebih baik lagi. Ia menyampaikan arahan teknis secara terperinci mulai dari pengaturan transportasi, protokol kesehatan, penyediaan ruangan, fasilitas pendukung hingga pengaturan keamanan.
Forum parlemen dunia ini akan dihadiri lebih dari 1.200 delegasi terdiri dari para Ketua Parlemen, anggota Parlemen dan pejabat Sekretariat Parlemen negara anggota IPU. Selain itu akan hadir pula pimpinan Organisasi Internasional, para ahli dan praktisi sebagai narasumber sesi, media dan stakeholder lainnya.
“Dengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Masalah global harus diselesaikan bersama, dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global,” tutur cucu Proklamator RI Bung Karno ini.
IPU ke-144 mengambil tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia. “Jika pemanasan global berlangsung lebih cepat, kita telah melihat dampaknya seperti kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, naiknya permukaan air laut, rusaknya lahan pertanian, dampak bagi kesehatan, dan lain-lain,” papar Puan.
Untuk menyelesaikan persoalan global itu diperlukan kerja sama internasional dari berbagai negara yang nantinya dapat didorong melalui kerja sama antar parlemen di forum IPU. Puan mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah juga akan memasukkan isu-isu penting nasional untuk dibahas dalam IPU sehingga nantinya isu-isu tersebut dapat dibawa ke forum pemerintah yang akan mengimplementasinya dalam kebijakan konkret. “IPU Assembly juga mendorong partisipasi perempuan yang tinggi sesuai dengan komitmen IPU untuk mendorong kesetaraan gender. IPU juga mengedepankan prinsip partisipasi inklusif dan pemberdayaan,” kata dia.
Puan pun meminta dukungan masyarakat agar perhelatan dunia ini dapat berjalan dengan lancar. “Keberhasilan DPR dalam menyelenggarakan event besar ini juga akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional,” tutup mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika