Soal Usulan Penundaan Pemilu, AHY: Jangan Manipulasi Suara Rakyat
AHY menilai konstitusi bukan kitab suci, tetapi jangan dipermainkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pernyataan yang menyebut bahwa penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi masyarakat. Ia meminta, elite politik tak mengeklaim adanya big data yang mendukung penundaan tersebut.
"Jangan kita membiarkan ada mereka yang memanipulasi suara rakyat, memanipulasi data, dan informasi. Jangan mempermainkan suara rakyat," ujar AHY dalam pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara di Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Ia mengatakan salah satu hasil survei yang menyatakan 62,3 persen publik tak setuju penundaan Pemilu 2024. Alasan pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan ibu kota negara (IKN) tak dapat dijadikan alasan untuk menunda kontestasi.
"Cuma 10,3 persen yang setuju itu pun mungkin dibayar. Apa pun alasannya 70-an sekian persen tidak setuju, jadi rakyat yang mana, big data katanya banyak sekali di jagat maya," ujar AHY.
Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata AHY, memang bukan merupakan sesuatu yang haram. Namun, jika langkah tersebut dilakukan untuk menunda Pemilu 2024 dinilainya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi.
"Konstitusi bukan kitab suci tetapi juga jangan dipermainkan, katanya suara rakyat, suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar," ujar AHY.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika