Mengisyaratkan Mudik dan Ramadhan yang Normal Jika Sudah Booster

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rr Laeny Sulistyawati, Dessy Suciati Saputri

Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait mudik Lebaran 2022. Keputusan terkait mudik Lebaran pasalnya bersifat kondisi kasus Covid-19 di masa Ramadhan.

Terbaru, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah membuka kemungkinan vaksinasi dosis ketiga (booster) Covid-19 menjadi syarat bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada musim libur Lebaran 2022. "Nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik," kata Wapres Ma'ruf Amin di Bandung, Selasa (22/3/2022).

Menurut Wapres, selain dua kali vaksinasi lengkap, masyarakat juga diminta untuk segera melakukan vaksinasi booster."Sehingga dengan demikian tidak perlu lagi ada semacam di-PCR, atau antigen. Ini kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan, kalau suasana terus landai yang sekarang," tambah Wapres.

Wapres menilai pandemi Covid-19 di Indonesia secara garis besar sudah mulai mengalami penurunan. "Anggap sudah hampir terkendali dan semua sudah dibuka bahkan sudah tidak lagi ada karantina, maka tempat ibadah pun sudah mulai diberikan kelonggaran dan sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyelenggarakan ibadah seperti biasa," ungkap Wapres.

Namun Wapres meminta agar penyelenggaraan ibadah tetap harus tetap menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker terutama dan mencuci tangan. "Vaksinasi ini menjadi penting karena untuk (mencapai) kekebalan komunitas, itu kan salah satu faktor pentingnya adalah yaitu vaksinasi. Kemudian yang lansia akan terus didorong, juga yang masih baru satu kali vaksin itu menjelang bulan Ramadhan ini harus 70 persen tervaksin," tambah Wapres.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama Covid-19 di Indonesia sejumlah 194.906.900 dosis, dosis kedua yang sudah disuntikkan adalah sebanyak 155.391.750 dosis dan vaksinasi ketiga mencapai 17.565.378 dosis. Capaian vaksinasi ketiga memang masih jauh bila dibandingkan dosis kedua atau bahkan pertama. Padahal kebijakan booster sudah bergulir sejak pertengahan Januari 2022.

Vaksin booster di Indonesia saat ini diperuntukkan bagi umur 18 tahun ke atas. Sedangkan, anak-anak yang masih sekolah diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19 primer dua dosis.

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro, meminta masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas agar mendapatkan vaksin booster. Dia menjelaskan, upaya ini pemting dilakukan sebagai salah satu langkah proteksi diri bagi target sasaran yang telah mendapatkan vaksin dosis primer sebanyak dua dosis yang sudah lewat dari 6 bulan.

"Karena berdasarkan riset semua merek vaksin, pasti terjadi penurunan antibodi untuk perlindungan Covid-19," ujarnya.

Sehingga, vaksin booster ini diperlukan supaya meningkatkan lagi antibodinya dan bisa memberikan proteksi terhadap diri supaya lebih kuat lagi menghadapi Covid-19 ke depannya. Apalagi, dia melanjutkan, vaksin booster untuk melindungi kelompok rentan. Jadi, kelompok lanjut usia (lansia) maupun non-lansia, baik itu mereka yang sudah terinfeksi ataupun yang belum penting untuk mendapatkan vaksin Covid-19 booster.

Reisa menjelaskan, ketika sudah lewat dari jeda 3 bulan setelah vaksin primer bisa mendapatkan vaksin booster. Ia menjelaskan, vaksin booster sudah terbukti berdasarkan penelitian bisa memberikan perlindungan hingga 91 persen dari risiko terburuk Covid-19.
Meski tidak membuat otomatis kebal, dia melanjutkan, paling tidak booster memberikan perlindungan kalaupun terinfeksi bisa mengalami gejala yang lebih ringan dan menurunkan risiko kematian.

"Jadi, bagi yang belum mendapatkan booster supaya jangan ragu. Dibutuhkan peningkatan dosis antibodi di tubuh kita," katanya. Ia berharap target sasaran segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin booster.

Pernyataan Wakil Presiden sejalan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, yang kemarin (21/3/2022), mengatakan, aktivitas masyarakat di bulan Ramadhan diharapkan dapat normal kembali namun dengan protokol kesehatan dan vaksinasi dosis lengkap serta booster. "Akan ada surat edaran seperti mengani sholat tarawih yang bisa digiatkan, juga kita giatkan buka bersama tentu dengan prokes yang ketat dan disiplin," kata Sandiaga dalam konferensi pers.

Ia mengatakan, pelaksanaan mudik Lebaran juga diharap bisa berjalan lancar. Masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi lengkap dan booster bahkan tak lagi perlu melalui tes swab/antigen.

Kemenparekraf, kata Sandiaga, akan mulai aktif menyusun secara detail kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terutama dalam proses menuju endemi yang ditargetkan dimulai pada Juni mendatang.

"Ini memerlukan kesiapan data-data baru apalagi ada varian-varian Covid-19 yang terus muncul. Tapi, alhamdulillah, Omicron dapat kita tanggulangi karena kepatuhan masyarakat kita," ujarnya.

Kasus Covid-19 di Tanah Air disebut Presiden Joko Widodo dalam kondisi terkendali. Ia mengatakan, telah berhasil menangani pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun ini.

“Kita termasuk negara yang berhasil dalam menangani pandemi,” kata Jokowi saat memberikan keynote speech di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 dari Istana Bogor, Selasa (22/3/2022).

Selain itu, perekonomian sepanjang 2020-2021 juga dinilai terus bergerak. Menurutnya, hal ini disebabkan karena pemerintah tak pernah menerapkan kebijakan lokdown dalam mengatasi pandemi Covid-19 sehingga mempermudah akselerasi perekonomian pada 2022.

Namun demikian, di tahun ini, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Meskipun telah berhasil ditangani, namun pandemi masih belum juga selesai dan perekonomian dunia juga belum pulih total.

Bahkan, terjadi berbagai masalah seperti kelangkaan energi, kelangkaan pangan, kelangkaan kontainer, serta inflasi yang tinggi di banyak negara di dunia. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya perang yang justru memperdalam krisis perekonomian dunia dan juga meningkatkan ketegangan politik dunia.

“Harga minyak naik, gas naik, bahan baku pupuk naik, dan harga gandum juga naik, inflasi tentu saja juga semakin meningkat. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Jokowi.

Ia mengatakan, berbagai tantangan yang muncul tersebut harus dihadapi dengan hati-hati. Menurut dia, diperlukan kerja sama dan juga kolaborasi antara pemerintah serta pelaku usaha. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat serta implementasi yang efektif.

“Yang jelas, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika