Australia Kecam Kesepakatan Keamanan Kepulauan Solomon dengan China

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton pada Jumat (25/3/2022) mengecam kerja sama keamanan antara Kepulauan Solomon dengan China. Dutton membuat pernyataan tersebut setelah rancangan pakta keamanan yang antara Beijing dan Honiara bocor ke publik.

Proposal pakta keamanan tersebut memerlukan persetujuan dari kabinet Kepulauan Solomon. Jika disetujui, maka China dapat mengerahkan angkatan lautnya ke negara yang terletak di kepulauan Pasifik tersebut. Sementara, Australia telah menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, sebelum Honiara melakukan peralihan diplomatik.

“Kami sangat prihatin. Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan, dan kami tidak ingin tekanan serta paksaan yang kami lihat dari China terus bergulir di kawasan ini," ujar Dutton dalam sebuah wawancara dengan Channel Nine Australia.

Kepulauan Solomon diguncang oleh kerusuhan selama tiga hari pada November tahun lalu. Kerusuhan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah nasional di bawah Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan Pemerintah Provinsi Malaita, atas keputusan kontroversial yaitu mengubah pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing.

Australia mengerahkan pasukan ke Kepulauan Solomon setelah pemerintah Sogavare meminta bantuan untuk mengendalikan kerusuhan. Dutton mengatakan 50 polisi berada di Kepulauan Solomon hingga 2023.

Rancangan kerangka perjanjian antara China dan Kepulauan Solomon, meniru perjanjian yang dimiliki negara kepulauan itu dengan Australia. Australia telah lama mempertahankan hubungan politik dan keamanan yang erat dengan kawasan Pasifik.  Australia sebelumnya memimpin misi penjaga perdamaian di Kepulauan Solomon dari 2003 hingga 2017.

"Kami prihatin dengan tindakan apa pun yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan kami. Anggota keluarga Pasifik berada dalam posisi terbaik untuk menanggapi situasi yang memengaruhi keamanan regional Pasifik," kata pernyataan Departemen Luar Negeri Australia.

Seorang pakar keamanan di Massey University of New Zealand, Anna Powles, mengatakan, rancangan perjanjian keamanan Cina-Kepulauan Solomon memiliki cakupan yang luas. Rancangan itu berisi beberapa ketentuan yang ambigu dan berpotensi ambisius secara geopolitik.

"Rancangan itu akan memungkinkan polisi dan militer Cina untuk dikerahkan atas permintaan Kepulauan Solomon untuk menjaga ketertiban sosial. Pasukan Cina juga akan diizinkan untuk melindungi keselamatan personel Cina dan proyek besar di Kepulauan Solomon," ujar Powless, dilansir Aljazirah.

Powles menambahkan, rancangan perjanjian juga menunjukkan bahwa, Cina sedang mencari kemampuan pasokan logistik dan aset material yang terletak di Kepulauan Solomon untuk mendukung kunjungan kapal. Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan, diskusi pakta keamanan antara Kepulauan Solomon dan China adalah aalah satu perkembangan keamanan paling signifikan dalam beberapa dekade.

Menurut Rudd, pakta keamanan tersebut merugikan kepentingan keamanan nasional Australia. Rudd mengatakan, rancangan perjanjian itu akan membuat Honiara menjadi pangkalan untuk angkatan laut dan kapal intelijen Cina.

“Ketika Anda memiliki negara yang dekat dengan pantai teritorial Australia seperti Kepulauan Solomon, ini adalah perubahan besar dalam lingkungan strategis langsung Australia,” Rudd kepada penyiar radio ABC Australia.

Australia telah menawarkan 2 miliar dolar Australia dalam pembiayaan infrastruktur ke pulau-pulau Pasifik untuk melawan pengaruh Cina yang semakin besar. Australia juga mendanai kabel bawah laut serat optik yang menghubungkan Kepulauan Solomon ke Australia, menggantikan tawaran perusahaan telekomunikasi China, Huawei pada 2018.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika