Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Indonesia
Kita tunjukkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh cepat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (25/3/2022).
Dalam sambutannya, Jokowi mengajak seluruh pihak agar menjadikan presidensi G20 sebagai kesempatan untuk menujukkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbondioksida (CO2). "Melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20 juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik," ujar Jokowi.
Untuk mewujudkan hal itu, Jokowi menilai Indonesia harus mempersiapkan segalanya mulai dari hulu hingga ke hilir. Yaitu mulai dari industri baterai dan komponen lainnya hingga penyiapan SPKLU dan home charging.
"Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat," ucap dia.
Jokowi pun mengapresiasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah mempersiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200 KW dan 150 titik fasilitas home charging yang akan digunakan oleh seluruh delegasi dalam mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali, pada November mendatang.
"Tadi sudah dilaporkan oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging ini memiliki berbagai keunggulan. Pengisian dayanya sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan," ungkapnya.
Jokowi juga menegaskan, kendaraan listrik merupakan bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak energi fosil yang semakin tinggi harus dihentikan sehingga kemandirian energi dapat diwujudkan.
"Ketergantungan kita pada BBM pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita, kita tahu semuanya masih impor, membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh kita biarkan kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika