IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umroh Haji (Ampuh) Tri Winarto memastikan kecil kemungkinan jamaah terlambat atau gagal diberangkatkan penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU). Pasalanya, Pemerintah Arab Saudi telah berhasil mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk pembelian program paket umrah. 

"Di saat masa pandemi kurang lebih satu setengah tahun sampai dua tahun Saudi tidak diam. Dia berhasil mengembangkan sebuah sistem seperti Etamarna, Tawakal dan sebagainya yang salah satunya adalah merubah cara pelaksanaan umrah terkait dengan pembelian hotel dan visa juga komponen yang lainnya," kata Tri Winarto saat dihubungi Republika, Senin (28/3). 

Tri yang juga pemilik Firdausi Tour ini memastikan dalam setiap kesempatan dia selalu mengatakan bahwa semua sistem pembelian paket umroh sudah terintegrasi. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat memilih komponen paket umroh yang telah memiliki kode Booking Reference Number (BRN). 

"Inilah mengapa saya selalu sampaikan bahwa hotel-hotel dan pelayanan yang lainnya harus terpadu dalam sebuah sistem atau terkenal dengan istilahnya bahwa komponen-komponen itu harus ada BRN-nya," katanya.Menurutnya, untuk meminimalisir resiko terlambat atau gagal berangkat maka penyelenggara perjalanan ibadah umrah harus memilih semua komponen yang legal. Mulai dari hotel, katering dan komponen pendukung lainnya harus sudah memiliki BRN."

"Jadi artinya harus resmi tidak ilegal, sebab itu nanti akan berpengaruh dengan stem visa nya," katanya.

Tri mengatakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus mengetahui apa yang menjadi penyebab salah satu komponen umroh sulit  dalam hal ini visa sulit keluar. Visa menjadi di salah satu komponen penting harus dipastikan ketersediannya sebelum berangkat. 

"Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman yang lain sehingga berakibat seperti gagal berangkat," kataya.

Tri memastikan, komponen perjalanan ibadah umrah, mulai dari hotel, transportasi darat (bus), dan hendling bandara, semuanya sudah terintegrasi dengan visa. Artinya jika komponen itu tidak memiliki BRN maka visa untuk jamaah tidak bisa keluar dan ini yang menyebabkan jamaah terlambat atau gagal diberangkatkan.

"Singkat cerita, hotel, bus, kemudian hendling itu terintegrasi dengan visa, jadi kalau tidak ada dalam sistem belinya tidak ada dalam sistem BRN nya, maka otomatis visanya nggak bisa dicap (stamp). Ini yang menjadi kendala," katanya.

Menurut Tri jika ada jamaah yang terlambat berangkat karena visanya belum keluar, itu disebabkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah tidak membeli komponen yang sudah memiliki BRN. Komponen yang tidak memiliki BRN itu tidak legal dan jika dibeli bisa merugikan jamaah dan penyelenggara.

"Analisa saya visanya nggak bisa dicap  karena tidak membeli hotel, bay sistem tidak membeli layanan transportasi bay sistem itu yang mengakibatkan visanya gagal stem," katanya