Porsi Kredit UMKM Ditarget Rp 1.800 Triliun pada 2024
Saat ini angka kredit UMKM masih rendah di kisaran 18 persen.
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan porsi kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perbankan ditarget 30 persen atau setara Rp 1.800 triliun pada tahun 2024."Ini menjadi arah Presiden agar program kredit usaha rakyat (KUR) berperan meningkatkan akses pembiayaan terhadap UMKM," kata dia saat menjadi pembicara utama dalam kuliah umum dan kajian buku pembiayaan UMKM di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (8/4/2022).
Hadir secara daring, Airlangga mengakui saat ini angka kredit UMKM masih rendah di kisaran 18 persen. Pembiayaan yang terbatas ini berpotensi menghambat penciptaan usaha baru dan pembukaan lapangan kerja.
Padahal pemerintah ingin terus mengembangkan KUR agar dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas.Untuk itulah, saat ini subsidi KUR 3 persen diperpanjang pemerintah sampai Desember 2022 dengan plafon KUR 2022 sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30 persen dari tahun 2021.
Berbagai kebijakan insentif, fiskal dan perlindungan sosial bagi keberpihakan terhadap UMKM juga dilakukan. Pemerintah mengintegrasikan Kartu Prakerja dan KUR untuk pekerja terkena PHK, ibu rumah tangga termasuk petani dan nelayan dengan skema KUR super mikro di bawah Rp10 juta.
"Kami ingin pihak kampus turut berkontribusi melakukan monitoring, evaluasi serta mengetahui kebijakan di sektor UMKM ini agar pemerintah mendapatkan masukan terbaik demi kebangkitan ekonomi di masa pandemi," kata Airlangga.
Pemerintah saat ini berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan terus melakukan pengembangan terhadap gerak maju sektor UMKM.Salah satu strateginya dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendesiminasikan pembiayaan secara luas untuk mendukung pengembangan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Airlangga menyebut pelaku UMKM merupakan mesin penting yang berkontribusi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 61 persen. Kemudian penyerapan tenaga kerja 97 persen dari total tenaga kerja nasional. UMKM juga mendominasi investasi dan ekspor hingga 60 persen dari total investasi nasional dan 16 persen dari ekspor non migas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika