Malaysia Abstain Penangguhan Keanggotaan Rusia di Majelis HAM PBB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia memilih abstain pada sidang khusus Majelis HAM PBB ke-11 pada Kamis (7/4/2022) yang menangguhkan keanggotaan Rusia pada majelis tersebut. Kemenlu Malaysia dalam pernyataannya pada Jumat (8/4/2022) mengatakan, saat proses pemilihan 93 negara mendukung, 24 negara menentang, dan 58 negara abstain.

Sementara itu, 18 negara lain mengambil keputusan untuk tidak memilih. Majelis HAM merupakan badan perwakilan di bawah PBB.

Peraturan prosedur PBB menetapkan bahwa sidang khusus PBB bisa menangguhkan keanggotaan Majelis HAM yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan sistematik dengan dukungan mayoritas dua pertiga negara anggota PBB yang hadir dan memilih Malaysia turut terlibat dalam proses pemilihan tersebut dan telah memilih abstain.

Dalam pernyataan yang disampaikan usai sesi pemilihan, Malaysia menekankan bahwa keputusan yang penting seperti penangguhan anggota Majelis HAM tidak boleh diambil secara terburu-buru. Keputusan itu perlu waktu untuk dibincangkan.

Malaysia juga berpendapat bahwa komisi penyelidikan yang didirikan oleh Majelis HAM pada Maret 2022, perlu mendapat waktu untuk menjalankan penyelidikan. Komisi juga butuh waktu untuk menyampaikan penemuannya terlebih dahulu guna mengesahkan semua dakwaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan undang-undang kemanusiaan yang berlaku secara serius dan sistematik di kawasan konflik tersebut.

Sebagai anggota Majelis HAM, Malaysia menegaskan kembali prinsipnya untuk tidak mendukung semua tindakan yang mempolitikkan isu-isu yang disampaikan di Majelis HAM. Situasi di kawasan konflik di Ukraina adalah amat membimbangkan.

Malaysia akan terus memantau perkembangan, termasuk situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan di kawasan bergolak. Malaysia juga kembali menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat diulurkan tanpa halangan kepada semua pihak yang terdampak, terutama golongan rentan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika