Komisi I DPR RI Harap BAKTI Segera Luncurkan Satelit Baru di Tahun 2023
Penggunaan internet sudah cukup padat ditambah dengan beragamnya konten.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid berharap program yang sudah digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk penyelenggaraan satelit baru di tahun 2023 dapat cepat terlaksana. Hal itu mengingat penggunaan internet yang sudah cukup padat ditambah dengan beragam konten yang ada saat ini.
"Nampaknya dengan penggunaan internet yang sudah cukup padat dan konten-konten yang sekarang tidak lagi teks, ya video dan lain-lain, memerlukan bandwidth yang lebih besar. Ini kelihatannya bandwidth-nya sudah cukup penuh, yang dilakukan oleh BAKTI yang digunakan secara gratis oleh masyarakat baik itu tenaga kesehatan, maupun juga murid-murid di sekolah-sekolah. Jadi kita harapkan nanti dengan beroperasinya satelit baru, insha Allah kendala-kendala itu bisa tertangani," ujarnya.
Hal itu disampaikan Meutya usai memimpin pertemuan Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama BAKTI, Anang Latif, tentang Program Penyediaan Akses Internet di Provinsi Sumatra Utara, Jumat (08/04/2022). Dalam kesempatan tersebut, rapat mendapatkan penjelasan Direktur Utama BAKTI tentang Program Penyediaan Akses Internet di Provinsi Sumatra Utara merujuk pada Peta Digital 2021-2024. Selanjutnya Tim Panja mendukung BAKTI melakukan langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam mengantisipasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akses internet bagi masyarakat terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pengembangan usaha.
"Jadi kalau di komisi I, kita sedang membuat panja untuk dukungan internet, pemerataan internet yang dilakukan oleh Kemenkominfo, khususnya oleh BAKTI di seluruh Indonesia. Jadi kami ini dalam rangka masukan untuk Panja sebetulnya pelaksanaanya sudah seperti apa, kalau ada kendala, kendalanya seperti apa? Termasuk misalnya dukungan-dukungan anggaran. Misalnya, diperlukan lebih banyak titik berarti kita juga harus memikirkan tidak hanya fungsi pengawasan tapi fungsi penganggarannya seperti apa, jadi kurang lebih seperti itu. Kami akan ke beberapa titik, Sumatra Utara salah satunya. Jadi kita akan lihat bagaimana juga di titik-titik lain untuk menjadi masukan bagi Panja pemerataan internet," tuturnya.
Berkaitan dengan wilayah blank spot yang masih ada di Provinsi Sumatra Utara, Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI meminta BAKTI Kemenkominfo terus bersinergi dengan penyelenggara operator seluler dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G. Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI juga akan menjadikan berbagai masukan yang disampaikan untuk selanjutnya akan menjadi bahan/catatan dalam Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan mitra Komisi I DPR RI.
Sebagai informasi, BAKTI memiliki sebaran Nasional Akses Internet BLU BAKTI dengan jumlah total 15.827 titik layanan akses internet. Dimana 40,18 persen untuk pendidikan, 27,20 persen untuk Kantor Pemerintahan, 24,77 persen untuk Pelayanan Kesehatan, 2,98 persen untuk Tempat Ibadah, 2,41 persen untuk Pusat Kegiatan Masyarakat, 1,00 persen untuk Pertahanan dan Keamanan, 0,61 persen untuk Lokasi Wisata, 0,55 persen Pelayanan Usaha dan 0,30 persen untuk Transportasi Publik.
Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatra Utara di antaranya Abdul Kharis Almasyhari dan Almuzzammil Yusuf (F-PKS), Itet Tridjajati Sumarijanto dan Sturman Panjaitan (F-PDIP), Christina Aryani (F-PG), Yan Permenas Mandenas (F-Gerindra), Taufiq Abdullah (F-PKB), Slamet Ariyadi (F-PAN), dan Muhammad Iqbal (F-PPP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika