Menteri ESDM Tambah 16 Persen Alokasi BBM Jenis Solar ke Bengkulu
Pemerintah akan evaluasi kemungkinan penambahan lagi BBM jenis solar subsidi.
REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BENGKULU -- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan, pemerintah telah menambah alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar ke Provinsi Bengkulu sebanyak 16 persen.
Sebanyak 16 persen tersebut, kata dia, saat sidak di Kota Bengkulu, Ahad (10/4/2022), naik dari alokasi BBM subsidi jenis solar di Provinsi Bengkulu pada 2021. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kemungkinan penambahan kembali kuota BBM jenis solar subsidi di Provinsi Bengkulu.
"Kita mengunjungi lokasi-lokasi untuk memastikan ketersediaan stok BBM dan kita akan memenuhi kebutuhan BBM di Provinsi Bengkulu selama Ramadhan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan ketika menggunakan BBM," kata Arifin.
Ia mengatakan kelangkaan BBM jenis solar subsidi di Provinsi Bengkulu secara tiba-tiba yang menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU karena tingginya permintaan. Tingginya permintaan tersebut disebabkan karena kegiatan ekonomi di Provinsi Bengkulu mulai meningkat, seperti komoditas sumber alam dan hasil perkebunan di pasaran meningkat.
"Hal tersebut mendorong produksi yang lebih banyak dan membutuhkan logistik transportasi yang mengkonsumsi BBM," ujar Arifin.
Ia mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut maka pemerintah akan menambah kuota BBM subsidi jenis solar ke Provinsi Bengkulu sekitar 14 persen guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat agar dapat menyampaikan informasi kepada pihaknya jika ada pengendara mobil mewah ataupun truk pengangkut hasil industri pertambangan dan perkebunan yang mengantri BBM jenis solar subsidi.
Lebih lanjut Arifin mengatakan pemerintah memberikan alokasi BBM tersebut untuk masyarakat yang berhak mendapatkannya sebab setiap kenaikan satu dolar minyak mentah, dampak subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mencapai Rp 5,7 triliun.