Minta Masyarakat Tahan Diri, Wakil Komisi II DPR Tegaskan tak Perlu Ribut Lagi Soal Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu sudah diputuskan di Komisi II DPR, yaitu 14 Februari 2024

Republika/Thoudy Badai
Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (11/4/2022). Aksi tersebut digelar dibeberapa titik diantaranya di kawasan Patung Kuda dan kawasan Komplek DPR RI. Dalam aksinya massa menuntut kepada pemerintah untuk mengatasi sejumlah polemik diantaranya harga minyak yang tinggi, kenaikan harga BBM, pengkajian Undang-Undang Ibu Kota Negara, serta polemik agraria. Republika/Thoudy Badai
Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, meminta aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berlangsung di sejumlah daerah pada hari ini sebagai bentuk protes terhadap wacana tiga periode masa jabatan Presiden Joko Widodo, tidak menciptakan keributan dan kekacauan. Sebab, jadwal pemilihan umum (Pemilu) yang terdiri dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif sudah ditetapkan oleh DPR RI melalui Komisi II DPR yaitu tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

"Pemilu kan sudah diputuskan di Komisi II DPR RI yaitu 14 Februari 2024, itu menjadi pemilu presiden dan pemilu legislatif. Untuk November 2024 itu adalah Pilkada serentak seluruh Indonesia sudah kita putuskan juga, jadi kenapa harus ribut gitu ya?" kata Junimart ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022), seperti dalam siaran persnya.

Untuk itu, kepada seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa Junimart meminta, agar tidak lagi terprovokasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat ditunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Untuk itu mari kita semua masyrakat Indonesia, terlebih para mahasiswa bersama-sama menahan diri. Karena Bapak Presiden Jokowi pun sudah menyatakan sikap tegas atas jadwal pemilu ini. Kalaupun hari ini tetap ada aksi, sebaiknya semua berjalan dengan tertib cerdas dan santun, jangan ada kerusuhan," pintanya.

Selain itu, Junimart  juga menyentil beberapa menteri yang justru menyuarakan penundaan pemilu. Padahal, menurut dia, pihak eksekutif tidak berwenang berbicara penundaan, perpanjangan soal pemilu

"Kedua, masalah tunda, perpanjangan, mundur atau apapun menyangkut pemilu, itu menjadi kewenangan legislatif, bukan kewenangan eksekutif. Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya, kan begitu," tambah politisi PDI-Perjuangan itu.

Sebelumnya, Koodinator Media BEM SI  Luthfi Yufrizal. Menyatakan aksi demonstrasi pada hari ini, Senin 11 April 2022 akan berlangsung di Gedung DPR/MPR RI. Awalnya, aksi tersebut akan digelar di depan Istana Negara.

“Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan maka dari itu kita akan mengawal dari UU [undang-undang] dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” kata Luthfi, Ahad (10/4/2022) lalu.

Lufthi menyebut ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan ikut serta dalam aksi demo hari ini. Jumlah massa tersebut datang dari berbagai daerah.

"Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung secara bersamaan di sejumlah daerah," katanya.

Baca Juga


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler