Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Soal Kuota dan Pelayanan Haji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah diminta bergerak cepat untuk mempersiapkan pelaksanaan Ibadah Haji 2022. Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan persiapan teknis terselenggara dengan baik, sehingga jamaah haji terlayani dengan baik.

Puan mengatakan, dibukanya kuota haji mencapai 1 juta jamaah tahun ini harus disambut dengan baik. Pemerintah harus mempersiapkannya sebaik mungkin. "Pemerintah harus bergerak cepat untuk memaksimalkan diplomasi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota maksimal," kata Puan, dalam siaran persnya, Jumat (15/4/2022).

Anak dari Megawati dan Taufik Kiemas ini, mengatakan muslim di Indonesia sudah lama menanti agar bisa kembali menunaikan ibadah haji.  Selama dua tahun berturut-turut Indonesia tak bisa memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci, karena pandemi Covid-19. 

Pada 2020, Arab Saudi hanya membuka 1.000 kuota jamaah haji bagi warganya. Tahun selanjutnya kuota meningkat menjadi 60.000, namun masih dikhususkan bagi warga Arab Saudi. 

Puan mengaku sudah meminta Komisi VIII DPR untuk langsung menggelar rapat dengan Menteri Agama. Tujuannyamenindaklanjuti keputusan Arab Saudi tersebut.  Pada akhirnya, menurut Puan, DPR dan Menag pun sudah mengesahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ditetapkan BPIH  sebesar Rp 39.886.009,-.

Puan juga meminta pemerintah untuk melobi Arab Saudi dan memastikan agar kuota haji Indonesia memadai.“Bahkan jika memungkinkan, Indonesia bisa diberi kuota tambahan dari sisa kuota haji negara lain yang tidak terserap,” kata Puan.

Selain masalah kuota haji, Puan juga mengingatkan pemerintah terkait  persiapan pemberangkatan jamaah. Termasuk penyediaan fasilitas di Arab Saudi. Kedua hal itu harus bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Berkaca pada pengalamannya saat menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan mengingatkan semua pihak harus bergotong royong guna mensukseskan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini. 

“Jamaah Haji asal Indonesia harus dapat menikmati berbagai layanan mulai dari yang pokok hingga ke masalah terkecil sekalipun, termasuk terpenuhinya ketersediaan air minum bagi para Jamaah dalam menghadapi badai panas di Tanah Suci,” ungkap Puan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika