Pemerintah Inggris: Aset Kripto Dapat Disita

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Aset-aset kripto dapat disita untuk membantu memerangi kejahatan ekonomi, pemerintah Inggris mengatakan pada Kamis (28/4/2022). Tapi proposal penyitaan aset kripto itu tak mengalami perombakan radikal yang diminta anggota parlemen yang menginginkan satu badan pemberantas kejahatan.

Penipuan perbankan dan daring telah meroket di Inggris, terutama sejak pandemi Covid-19. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan parlemen mengenai kejahatan ekonomi, pemerintah mengatakan pihaknya akan mengajukan rancangan undang-undang untuk memungkinkan aset kripto disita dan diamankan lebih cepat. Pengajuan RUU itu dilakukan segera setelah parlemen memungkinkan bersidang.

"Secara khusus, (kami mengusulkan) pembentukan lembaga yang berwenang melakukan perampasan sipil yang akan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh mereka yang tidak dapat dituntut tapi menggunakan dana mereka untuk kejahatan lebih lanjut," kata pemerintah kepada Komite Terpilih Perbendaharaan (TSC) parlemen.

Parlemen itu juga merekomendasikan satu badan untuk menangani kejahatan ekonomi menggantikan sejumlah lembaga yang "membingungkan", tapi pemerintah mengatakan pendekatan multi-lembaganya adalah yang tepat.

"Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedakan di antara jenis-jenis kejahatan yang berbeda," kata pemerintah, seraya menambahkan bahwa penipuan di sektor publik membutuhkan tanggapan yang berbeda terhadap penipuan yang dilakukan oleh orang atau bisnis.

"Ini mungkin peluang signifikan yang terlewatkan," kata Ketua TSC Mel Stride dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah telah mendukung satu rekomendasi untuk mewajibkan platform daring seperti Google dan Facebook untuk secara proaktif menangani iklan palsu untuk produk keuangan, tapi pemerintah akan membutuhkan waktu untuk meloloskan dan menerapkan undang-undang tersebut.

"Platform daring sekarang harus mengintensifkan dan segera menghapus iklan penipuan ini," kata Stride.

Google telah setuju untuk memuat promosi keuangan hanya dari perusahaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan pemilik Facebook Meta akan mengikutinya tahun ini.Parlemen itu merekomendasikan untuk memaksa platform daring membantu memberi kompensasi kepada pelanggan yang terkena penipuan, sebuah langkah yang tidak dikesampingkan oleh pemerintah.

"Kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan mitra dalam penegakan hukum dan masyarakat sipil untuk mempertimbangkan setiap opsi yang memungkinkan mendukung korban penipuan daring dan untuk mengurangi kerugian yang mereka alami," kata pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika