Instruksi Jokowi ke Kabinetnya Dinilai Sindiran untuk Luhut

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kepada menterinya agar fokus bekerja di bidangnya masing-masing menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, instruksi tersebut  sekaligus sindiran terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. 

"(Instruksi Jokowi) Sindiran terhadap luhut yang selama ini ngomentarin sesuatu yang bukan bidangnya. Bahkan menjadi pengamat semua kementerian," kata Pangi kepada Republika, Selasa (10/5/2022).

Pangi mengatakan, idealnya menteri yang boleh berkomentar soal pemilu adalah kementerian terkait yang relevan seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Dalam Negari (Kemendagri). Menurutnya sikap Luhut yang berbicara tidak sesuai bidangnya justru merusak tatanan sistem zaken kabinet.

"Kabinet yang sebetulnya ahli tapi seperti seolah rasa-rasanya Luhut ini ahli semua kementerian, semua bidang dikuasainya. Mestinya idealnya begitu, menteri yang ngomong adalah yang relevan dengan bidang kepemiluan. Jangan semua menteri ngomong yang aneh-aneh ngawur itu," ujarnya. 

"Kembali ke khittah awal itu the right man on the right place, tepatkan orang sesuai dengan keahliannya, zaken kabinet kabinet ahli, bukan kabinet ahli semua hal," imbuhnya.

Berbicara terpisah, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan, para menteri di Kabinet Indonesia Maju harus mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi. Termasuk untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus mendisiplinkan diri untuk berfokus pada bidang tugasnya masing-masing. Jangan lompat pagar mengurusi segala hal yang bukan bidang tugasnya," ujar Masinton saat dihubungi, Rabu (11/5/2022).

Masinton menjelaskan, tata negara Indonesia menganut sistem presidensial, di mana rakyat memberikan mandat dan legitimasi langsung kepada presiden. Adapun, presiden dan wakil presiden dipilih langsung lewat pemilu.

"Pesan Presiden Jokowi sangat jelas kepada menteri-menterinya agar berfokus pada pelaksanaan tugas membantu presiden. Khususnya pada agenda-agenda prioritas dan strategis negara, yaitu mensukseskan seluruh tahapan pelaksanaan agenda Pemilu 2024," ujar Masinton.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya baik menteri dan kepala lembaga agar fokus bekerja menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 yang mulai pada pertengahan tahun ini. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memberikan pengantar di Sidang Kabinet Paripurna.

Baca juga : Instruksi Jokowi Tegaskan Pemilu Digelar 2024

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, arahan Presiden Jokowi di Sidang Kabinet mengandung tiga hal. 

"Pertama, memastikan bahwa Pemilu 2024 harus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya mulai Juni 2022 ini," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Kedua, sambung dia, para menteri harus bekerja maksimal untuk melaksanakan tugasnya sebagai menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ia menilai, kinerja para menteri tidak boleh mengganggu dan terganggu dengan adanya agenda pemilu.

Ketiga, jelas Mahfud, boleh saja menteri terkait memberikan statement atau pernyataan tentang pemilu. Asalkan statement itu relevan dengan bidangnya.

"Misalnya, mendagri ber-statement bahwa pemilu harus berjalan luber dan jurdil atau ber-statement bahwa pemerintah akan mendukung kemandirian dan netralitas KPU. Begitu itu malah bagus," ujarnya. 

Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Nantinya, Komisi II akan menggelar rapat bersama dengan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas aturannya.

"Karena itu pada tanggal 13 sampai 15 Mei yang akan datang, kami akan melakukan pendalaman terkait dengan rancangan PKPU dan Perbawaslu terkait dengan tahapan-tahapan tersebut," ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (10/5/2022) lalu.

Komisi II bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu juga akan segera melakukan finalisasi terhadap anggaran Pemilu 2024. Dua agenda tersebut disebutnya sebagai upaya agar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan sukses.

"Saya kira ini adalah sinyal positif bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, bahwa agenda konstitusional kita akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," ujar Rifqi.

Di samping itu, instruksi Jokowi kepada kabinetnya untuk mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 sebagai bentuk ketegasannya taat pada konstitusi. Sekaligus garansi bahwa pesta demokrasi tersebut tetap terlaksana.

"Pemerintahan untuk fokus bekerja menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 adalah bagian dari sikap dan garansi beliau terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2024," ujar politikus PDIP itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika