Sidebar

Jatim Siap Fasilitasi Vaksin Calon Jamaah Haji

Thursday, 12 May 2022 12:26 WIB
Petugas kesehatan Puskesmas Kopelma memberikan vaksin meningitis untuk para calon jemaah haji di Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Selasa (10/5/2022). Kementerian Agama mulai menyiapkan berkas, pemeriksaan kesehatan dan melakukan vaksinasi meningitis terhadap 100.051 calon jemaah yang terdiri dari 92.825 calon jemaah haji regular, 7.226 jemaah haji khusus serta 1.901 petugas.

IHRAM.CO.ID,SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapannya memfasilitasi vaksin dosis kedua dan booster bagi Calon Jamaah Haji (CJH). Khofifah pun memastikan, persiapan keberangkatan jamaah haji asal Jatim sudah dilakukan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag Jatim.

Baca Juga


"Ada sekitar 16.862 calon jamaah asal Jatim yang akan diberangkatkan ibadah haji tahun ini," kata Khofifah, Kamis (12/5/2022).

Khofifah memastikan, ketersediaan vaksin dan tenaga vaksinator di Jatim sangat aman dan siap melayani calon jamaah haji. Ia pun meminta Kanwil Kemenag Jatim untuk mengidentifikasi dan mencarikan akses fasilitas pelayanan kesehatan terdekat berdasarkan data nama-nama jamaah haji yang akan berangkat dan belum melaksanakan vaksinasi. 

"Vaksin dosis kedua dan booster menjadi urusan pemda, karena kami punya stok vaksin dan vaksinator yang cukup. Cuma siapa-siapanya itu nanti yang leading Kanwil Kemenag Jatim," ujarnya.

Terkait vaksin untuk calon jamaah haji, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Hilman Latief mendorong jamaah haji agar segera melengkapi vaksin dosis pertama, kedua, maupun booster. Sebab berdasarkan data dari Dirjen PHU, ada sekitar 64 persen calon jamaah haji masih belum divaksin kedua.

"Jadi, kami mendorong calon jamaah haji untuk vaksin dan tidak menunggu edaran dari Dirjen," kata Hilman. 

Menurutnya, penting untuk mengingatkan calon jamaah haji untuk segera melakukan vaksin dosis kedua dan booster. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai jamaah haji yang khendak berangkat justru terkendala lantaran abai perkara vaksin. 

"Itu sudah menjadi persyaratan mutlak dari pemerintah Saudi Arabia," ujarnya.

 

 

 

Berita terkait

Berita Lainnya