Habis Gorden Rumah Dinas, Terbit Proyek Pengecatan Kubah Gedung Kura-Kura DPR

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro

DPR seperti tak habis dalam hal polemik pengadaan di kalangan wakil rakyat yang digawangi sekretariat jenderalnya. Setelah polemik pengadaan rumah dinas bagi anggota DPR akhirnya disetop, kini muncul tender proyek pengecatan terhadap dome atau kubah atap Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Nilai proyek terbilang fantastis yakni Rp 4,5 miliar. Namun, Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, membantah besaran anggaran untuk renovasi dome gedung DPR hanya untuk pengecatan.

Menurut Indra, selain pengecatan, juga akan dilakukan pengerjaan waterproofing terhadap dome gedung DPR. Ia mengatakan, perbaikan dilakukan lantaran ditemukan banyak struktur bangunan yang harus dibenahi.

"Saat ini banyak bagian-bagian itu karena itu adalah bangunan heritage yang harus kita rawat banyak bagian-bagian yang menggelembung kalau mau lihat bisa ikut ke atas atap," kata Indra kepada wartawan, Selasa (17/5/2022).

Indra menjelaskan, gelembung-gelembung itu kemudian menyebabkan pengelupasan. Selain itu, struktur bangunan juga terdapat banyak retakan-retakan sehingga menyebabkan kebocoran. 

"Termasuk di dalamnya jamur yang itu masuk ke dalam struktur beton tersebut," ujarnya.

Pada Rabu (18/5/20220, Indra mengajak awak media untuk meninjau langsung kondisi dome Gedung DPR. Indra memperlihatkan sejumlah titik kerusakan yang akan dilakukan pengerjaan waterproofing.

"Ini yang saya sebut symptom, symptom ini muncul dari rongga-rongga kecil gini nanti dia bertahap akan mengelupas. kalau mengelupas seperti ini air hujan masuk membentuk rongga seperti ini. Di dalam rongga ini air menyimpan dan dia akan turun ke dalam, menjadikan beberapa titik terjadi kebocoran yang terjadi sekarang ini," kata Indra sembari menunjuk permukaan dome yang robek. 

Indra mengatakan, tahap pengerjaan akan dimulai dengan mengelupas seluruh permukaan atap Gedung Kura-Kura DPR. Setelah itu permukaan baru akan dibuat untuk memperbaiki seluruh permukaan.

"Di dalam ini banyak retakan-retakan rambut, retakan rambut itu yang harus diisi dengan membran yang lebih mengisi supaya tidak masuk air ke dalam beton," ujarnya.

Indra mengatakan perbaikan terakhir dilakukan pada 2015. Ia mengakui sebelumnya DPR juga telah melakukan perbaikan secara parsial titik kebocoran di gedung DPR, namun menurutnya sulit untuk mengidentifikasi penyebab kebocoran satu per satu.

"Komisi II, Komisi IV itu juga ada beberapa kebocoran, Komisi V juga ada kebeberapa titik bocoran dan kita tidak bisa identifikasi satu per satu ya dengan luasan 5.000 kita mencari sumbernya," ucapnya. 

Indra mengatakan perbaikan dome Gedung Kura-Kura DPR ditargetkan selesai sebelum Agustus. Setelah proses pelelangan selesai selanjutnya pengerjaan akan langsung dilakukan 24 jam.

"Mekanisme pelelangan masih berlangsung, setelah itu selesai prosesnya nanti akan ada komunikasi dengan konsultan untuk dilakukan pekerjaan ini secara fast program, kita berharap tentu ini dapat bekerja tahap pengelupasan itu 24 jam bekerja," jelasnya. 

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso, resmi tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dengan anggaran sebesar Rp 43,5 miliar. Hal tersebut menjawab pro-kontra pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan yang menuai polemik.

"BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dengan Kesetjenan," kata Agung kepada wartawan dalam konpers, Selasa.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI, Johan Budi Sapto Pribowo. Johan mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar penjelasan dari Setjen DPR RI. 

"Dari pembahasan tadi yang disampaikan baik oleh pak sekjen maupun oleh inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT, jadi tidak ada yang tidak sepakat, termasuk pak sekjen juga sepakat bahwa pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2022 tidak dilanjutkan," ujarnya. 

Ihwal pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, menjelaskan secara kronologinya. Ia menuturkan DPR tidak pernah melakukan pengadaan gorden selama 14 tahun terakhir. DPR baru mengusulkan pengadaan tersebut di tahun 2021.

Terkait penentuan harganya, Indra menjelaskan, bahwa DPR mencari harga menengah. Menurutnya, DPR tidak mungkin mencari harga yang paling bawah atau harga paling atas.

"Kita mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, di daerah Tanah Abang, di Tanjung Duren, dan beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang dijadikan HPS," jelasnya.

Dari 49 perusahaan yang mendaftar hanya tiga perusahaan yang melakukan penawaran. Dari tiga perusahaan hanya dua yang memenuhi syarat administrasi.

"Dari dua perusahaan ini hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," ucapnya.

"Kita tahu saat ini di situasi covid bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini," imbuhnya.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi langkah BURT DPR RI  menghentikan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Peneliti Formappi, Lucius Karus, berharap agar keputusan penghentian proyek gorden bukan untuk menyenangkan publik sesaat saja.

"Keputusan itu harus muncul dari sebuah komitmen BURT untuk memastikan DPR menjadi lembaga terdepan yang mampu menjaga semangat efisiensi anggaran di tengah situasi krisis yang terjadi pasca pandemi," kata Lucius kepada Republika, Rabu (18/5/2022).

Menurut Lucius, jika semangat efisiensi yang menjadi landasan keputusan BURT menghentikan proyek gorden, semestinya bukan hanya proyek gorden saja yang dibatalkan. Lucius mengatakan, ada sejumlah proyek yang sejak awal terlihat minim urgensi seperti pengaspalan jalan dan belakangan adalah pengecatan dome gedung Nusantara yang menelan anggaran hingga Rp 4,5 miliar. 

"Maka mestinya selain menghentikan proyek gorden proyek-proyek lain yang memboroskan anggaran juga ikut dihentikan oleh BURT. Dengan begitu maka akan kelihatan bagaimana DPR benar-benar bisa jadi panutan bagi lembaga negara lain dalam menjalankan efisiensi anggaran," ujarnya.

Ia menambahkan, jika BURT hanya menghentikan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tetapi proyek lainnya masih berjalan, keputusan BURT menghentikan proyek gorden terlihat hanya untuk menyenangkan publik sementara. "Semangat penghematan anggaran sesungguhnya tak ada," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika