Komisioner Tinggi HAM PBB akan Bertemu Pimpinan China

China sebut akan fasilitasi Komisioner Tinggi HAM PBB ke kamp Xinjiang

AP Photo/Ng Han Guan
Menara penjaga dan pagar kawat berduri mengelilingi fasilitas penahanan di Kunshan Industrial Park, Artux, Xinjiang. Associated Press telah menemukan bahwa pemerintah Cina sedang melaksanakan program pengendalian kelahiran yang ditujukan untuk warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, bahkan ketika sebagian besar penduduk Han di negara itu didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah-langkah tersebut termasuk penahanan di penjara dan kamp, seperti fasilitas ini di Artux, sebagai hukuman karena memiliki terlalu banyak anak.(AP Photo/Ng Han Guan, File)
Rep: Antara Red: Christiyaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCHR) Michelle Bachelet telah tiba di China pada Senin (23/5/2022). Dia dijadwalkan akan bertemu para pimpinan negara setempat.

Baca Juga


Bachelet dijadwalkan akan berkunjung ke Provinsi Guangdong dan Daerah Otonomi Xinjiang untuk bertemu dengan pimpinan berbagai sektor dan tokoh masyarakat. "Kami berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan kerja sama kedua belah pihak dan memberikan kontribusi positif dalam memperjuangkan HAM secara internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Senin.

Ia menjelaskan kunjungan komisioner tinggi tersebut dilaksanakan dengan manajemen lingkaran tertutup (close loop) sesuai protokol kesehatan antipandemi Covid-19. "Oleh sebab itu kedua belah pihak telah bersepakat tidak ada wartawan yang mendampingi perjalanannya. Bachelet akan memberikan pernyataan pers atas kunjungannya ke China pada saatnya nanti," ujarnya.

Terkait kunjungan ke kamp-kamp vokasi yang dituduhkan sebagai tempat pemenjaraan bagi etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, Wang menyatakan akan memfasilitasinya. "Tujuan kunjungan ini untuk meningkatkan pertukaran pikiran dan kerja sama kedua belah pihak serta mendukung pembangunan HAM internasional. Kami justru menentang kalau masalah ini dimanipulasi secara politik," ucapnya.

Kedatangan UNHCHR ke Xinjiang sudah lama direncanakan terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang, seperti kamp re-edukasi, genosida, dan kerja paksa terhadap etnis minoritas Muslim Uighur. Beijing membantah tuduhan tersebut dengan dalih bahwa program re-edukasi di kamp vokasi itu sebagai upaya deradikalisasi dan de-ekstremisme karena wilayah barat daya China yang berbatasan dengan sejumlah negara, seperti India, Pakistan, Aghanistan, dan Tajikistan, tersebut telah beberapa kali terjadi serangan terorisme dari kelompok-kelompok separatis.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler