Arab Saudi Tegaskan Posisinya Atas Normalisasi dengan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan kembali sikap Kerajaan mengenai normalisasi dengan Israel di Forum Ekonomi Dunia pada Selasa (25/5/2022). Pangeran Faisal mengatakan tidak ada perubahan meskipun laporan media yang belum dikonfirmasi baru-baru ini menunjukkan sebaliknya.

“Saya sudah membahas itu beberapa kali sebelum ini, dan tidak ada yang berubah dalam cara kita memandang subjek ini. Saya pikir kita selalu melihat normalisasi sebagai hasil akhir, tetapi hasil akhir dari sebuah jalan," kata Pangeran Faisal di panel Davos berjudul 'Arsitektur Keamanan Baru di Timur Tengah'.

“Kami selalu membayangkan akan ada normalisasi penuh dengan Israel, dan saya telah mengatakan sebelumnya normalisasi penuh antara kami dan Israel, antara kawasan dan Israel, akan membawa manfaat besar, kami tidak akan dapat memetik manfaat itu kecuali kami menangani masalah Palestina,” tambahnya dalam menanggapi pertanyaan tentang laporan media yang belum dikonfirmasi baru-baru ini yang melibatkan kesepakatan yang ditengahi AS yang melibatkan Mesir dan Israel.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Al-Safadi juga menimpali masalah utama yang harus lihat di sini adalah tidak adanya cakrawala politik mutlak untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. “Itu membunuh harapan, yang memungkinkan pengayaan keputusasaan dan memberdayakan radikalisasi di semua sisi dan itu adalah sesuatu yang perlu ditangani," kata Al-Safadi, dilansir dari Arab News, Rabu (25/5/2022).

Pembunuhan pembawa berita veteran Aljazirah, Shireen Abu Akleh, di Palestina di tangan pasukan pertahanan Israel juga diangkat saat panel menyerukan penyelidikan menyeluruh. “Itu satu di antara banyak, banyak kasus sejak awal tahun, lebih dari 42 warga Palestina tewas dalam bentrokan yang meletus di seluruh Wilayah Palestina yang diduduki,” kata Safadi.

Ketika ditanya tentang hubungan dengan Presiden Suriah Bashar Assad, Pangeran Faisal mengatakan mereka perlu menemukan cara mendorong proses politik yang telah lama terhenti dan mereka perlu menemukan cara mengatasi krisis pengungsi.

“Sangat mudah bagi seseorang yang berbicara dari jarak 10 ribu, 4.000, 5.000 mil, untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda dari kita di wilayah ini,” kata Ayman.

“Pertanyaannya bukan 'menormalkan atau tidak menormalkan', pertanyaannya adalah 'apakah kita melanjutkan politik status quo?' Yang berarti krisis terus berlanjut, penderitaan yang ditimbulkannya terus mempengaruhi lebih banyak orang,” kata dia.

“Kami percaya kami harus melihat keterkaitan segala sesuatu di kawasan ini, dengan Suriah kami harus menerima kenyataan bahwa krisis tidak dapat berlanjut dan kami harus menyelesaikannya,” tegasnya.

Berkaitan dengan normalisasi hubungan dengan titik-titik dan ancaman krisis regional, topik dialog dengan Iran juga diangkat.

“Tangan kami terulur, kami mencoba mengirim pesan bahwa memasuki era baru kerja sama di kawasan dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” katanya kepada panel Forum Ekonomi Dunia, menambahkan bahwa “itu memang membutuhkan keputusan di Iran untuk menandatangani visi masa depan yang jauh lebih makmur dan kooperatif.”

"Kami terus mendorong tetangga kami di Iran untuk bersandar pada apa yang bisa menjadi sangat penting melihat perubahan di kawasan kami," katanya.

Sementara GCC sedang berdiskusi dengan Iran. Pemerintah dua bulan lalu mengklaim serangan rudal di ibu kota Kurdi Erbil di Irak yang menyatakan menargetkan pusat konspirasi strategis Israel. Perdana Menteri Kurdi Masrour Barzani mengatakan kita harus melihat keamanan kawasan secara keseluruhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika