IHRAM.CO.ID, UTTAR PRADESH -- Protes meletus di banyak kota di India untuk mengutuk pembongkaran rumah dan bisnis milik penganut Muslim. Tindakan yang oleh kritikus disebut sebagai keadilan buldoser ini dilakukan untuk menghukum aktivis dari kelompok minoritas. 

Ahad lalu, pihak berwenang di negara bagian Utara Uttar Pradesh mengendarai buldoser untuk meruntuhkan rumah Javed Ahmad, yang mereka katakan terkait dengan protes Muslim yang berubah menjadi kekerasan Jumat lalu. Polisi menangkap Ahmad pada Sabtu. Buldoser juga menghancurkan properti pengunjuk rasa di dua kota lain di Uttar Pradesh pekan lalu.

Protes dipicu oleh pernyataan menghina tentang Islam dan Nabi Muhammad baru-baru ini yang dibuat oleh dua juru bicara Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata, Perdana Menteri Narendra Modi. Pada April, pihak berwenang di New Delhi menggunakan buldoser untuk menghancurkan toko-toko milik Muslim beberapa hari setelah kekerasan komunal di mana puluhan orang ditangkap. Insiden serupa telah dilaporkan di negara bagian lain.

“Pembongkaran tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan etika konstitusional,” kata Nilanjan Mukhopadhyay, seorang spesialis politik nasionalis Hindu dan penulis biografi Modi dilansir dari The New Arab, Rabu (15/6/2022).

Pada Selasa, 12 orang terkemuka, termasuk mantan hakim dan pengacara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, mengirim surat kepada hakim agung India mendesaknya untuk mengadakan sidang tentang pembongkaran, menyebut mereka ilegal dan suatu bentuk hukuman di luar hukum kolektif.

Mereka menuduh pemerintah Uttar Pradesh menekan perbedaan pendapat dengan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Dua orang yang memprotes pernyataan juru bicara partai yang memerintah meninggal karena luka tembak dalam bentrokan dengan polisi pada Jumat di Ranchi, ibu kota negara bagian Jharkhand.

Beberapa negara mayoritas Muslim juga mengkritik pernyataan tersebut, dan pengunjuk rasa di Bangladesh menyerukan boikot produk India, membuat pemerintah India berebut untuk menahan reaksi diplomatik. Kekerasan meningkat terhadap Muslim oleh nasionalis Hindu yang didorong oleh sikap diam Modi secara teratur atas serangan semacam itu sejak ia terpilih sebagai perdana menteri pada 2014.

Muslim telah menjadi sasaran karena makanan atau pakaian mereka, atau karena pernikahan antaragama.  Kelompok hak asasi Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh partai Modi melihat ke arah lain dan terkadang memungkinkan ujaran kebencian terhadap Muslim, yang terdiri dari 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India, tetapi merupakan populasi Muslim terbesar kedua di negara mana pun.  Partai Modi membantah tuduhan itu.