Pemkab Sidoarjo Dorong Penempatan Kerja bagi Lulusan SMK
Lulusan SMK memiliki andil dalam menekan angka pengangguran terbuka.
REPUBLIKA.CO.ID,SIDOARJO -- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur mendorong kerja sama penempatan kerja bagi lulusan SMK dengan perusahaan untuk menekan angka pengangguran.
"Kami mengapresiasi kerja sama yang dilakukan SMK Islam Krembung dan diharapkan dapat dilanjutkan dengan kerja sama penempatan kerja," kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat peresmian gedung praktik SMK Islam Krembung, Sidoarjo yang bekerja sama dengan Astra Honda Motor dan PT Telkom, Rabu (22/6/2022).
Ia mengatakan, kerja sama dengan Astra Honda Motor dalam bentuk MoU kurikulum teknik dan bisnis yang diperkuat dengan praktik jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. "Begitu pula dengan PT. Telkom yang menciptakan laboratorium fiber optik Telkom teknik komputer dan jaringan di gedung praktik siswa yang baru dibangun SMK Islam Krembung," ujarnya.
Ia mengatakan, lulusan SMK memiliki andil dalam menekan angka pengangguran terbuka sehingga harus terus mengasah kemampuan. Gus Muhdlor sapaan akrabnya meminta lulusan SMK juga memiliki soft skill sehingga kemampuan siswa SMK akan semakin mumpuni menghadapi dunia kerja yang penuh persaingan.
Ia meminta lulusan SMK saat ini dapat memiliki daya saing dan daya juang yang kuat terutama dibutuhkan dunia kerja. Saat ini ia melihat lulusan SMK masih memiliki kelemahan pada daya struggling (berjuang) nya yang kurang dan harus mulai dibangun saat ini.
"Saya yakin prospek dari SMK ini cukup besar dalam menurunkan angka pengangguran, tinggal daya saing dan daya juang siswanya saja yang perlu ditingkatkan karena secara kualitas saya yakin mereka mumpuni, mereka mampu, tinggal struggling nya, kekuatan untuk berjuang saja," ucapnya.
Gus Muhdlor mengatakan Indonesia memiliki bonus demografi yakni penduduk usia produktif lebih banyak. Ia mengatakan gen Z atau penduduk berusia antara 8 sampai 23 tahun di Indonesia jumlahnya mencapai 74, 93 juta orang atau sekitar 27,94 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
"Kalau tidak di manajemen dengan baik akan menjadi bencana demografi," ucapnya.
Pemkab Sidoarjo juga terus melakukan inventarisasi perusahaan besar agar memprioritaskan tenaga kerja warga Sidoarjo. Harus ada 60 persen lebih tenaga kerja ber KTP Sidoarjo di satu perusahaan besar. "Kalau di perusahaan itu ada 60 persen ke bawah tenaga kerja Sidoarjo maka tiga bulan lagi kita akan datang untuk mengecek minimal harus 60 persen ke atas," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika