Bantah Hasto yang Sebut PDIP Sulit Berkoalisi dengan PKS, Masinton Ditegur DPP PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan surat teguran terhadap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu karena berbicara ke publik soal peluang kerja sama antara partai tersebut dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu (25/6/2022), mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDI Perjuangan dan akan mendapatkan teguran lantaran berbicara terkait konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan, dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai," kata Hasto di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Masinton mengatakan pernyataan Hasto Kristiyanto, yang menyebut kecil kemungkinan PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024, sebagai pernyataan pribadi Hasto. Menanggapi pernyataan Masinton itu, Hasto menegaskan setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.

"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tegasnya.

Hasto kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDI Perjuangan untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan. "Sehingga, itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama, ada yang berbeda," katanya.

Guna memahami sikap politik PDI Perjuangan terkait koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan. Dalam Rapimnas PKS, lanjut Hasto, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.

PDI Perjuangan bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari checks and balances. "Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI Perjuangan), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," jelasnya.

Namun demikian, politikus asal Yogyakarta itu mengatakan pihaknya menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan. "Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," tambahnya.

Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, dia mengatakan aspek historis antara PDI Perjuangan dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tak sejalan dengan fundamental PDI Perjuangan.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY," katanya.

Dalam politik, lanjutnya, kerja sama itu menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan. "Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika