Fraksi PSI DPRD DKI Soroti Pernyataan Anies Soal Pencabutan Izin Perusahaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan jajarannya terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa industri penyumbang polusi di Jakarta. Hal itu seiring pemberlakuan sanksi pencabutan izin bagi perusahaan dengan polusi berlebih.

Pasalnya, pernyataan Anies yang akan mencabut izin perusahaan penghasil polusi berlebih, tidak akan membuat kualitas udara di Jakarta langsung membaik. "Tidak tepat rasanya kalau hanya mengancam untuk mencabut izin, Pemprov DKI harus melakukan sidak dan pemeriksaan secara langsung," kata August di Jakarta, Senin (11/7/2022).

Baca: Akun Fashion Jepang Ikut Soroti Fenomena Remaja Citayam di Taman Dukuh Atas

"Dan secepat mungkin terhadap disiplin para industri penghasil polusi udara tersebut. Ini merupakan prioritas penting bagi keberlangsungan hidup warga di Jakarta," kata wakil ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI itu melanjutkan.

Agus menyebutkan, tindakan nyata dibutuhkan karena berdasarkan data yang dimilikinya, ada sekitar 114 pabrik dan perusahaan yang memiliki cerobong gas buang. Industri tersebut umumnya memiliki lebih dari satu cerobong. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI pada 2019 merilis, ada sekitar 1.150 cerobong gas buang industri yang beroperasi di Ibu kota.

"Warga butuh aksi nyata dari wacana yang dilontarkan gubernur tersebut. Pencemaran udara di Ibu Kota kian memburuk, pemprov DKI mestinya peka terhadap isu lingkungan yang berdampak pada kesehatan," ucap August.

Menurut August, pernyataan Anies yang mengatakan kualitas udara buruk tidak lepas dari pengaruh wilayah sekitar Jakarta juga patut dikritisi. Dia menganggap, tidak elok seorang pemimpin daerah turut menyalahkan daerah penyangga yang turut memberi kontribusi udara buruk ke Ibu Kota.

Baca juga : Wagub DKI Imbau Remaja Citayam Ikut Jaga Kebersihan Taman Dukuh Atas

"Jakarta sebagai ibu kota tentunya tidak bisa lepas dari wilayah penyangga di sekitarnya. Alasan tersebut terlalu mengada-ada. Sewajarnya Pemprov DKI yang memiliki anggaran paling besar ketimbang daerah penyangga melakukan sinergi, kolaborasi dan menjadi inisiator untuk memperbaiki kualitas udara, tidak hanya ngeles," tutur August.

Gubernur Anies Baswedan memandang, polusi di Jakarta tidak terlepas dari kondisi udara di wilayah lain sekitar Ibu Kota. Pergerakan angin dan udara yang begitu luas, membuat polusi berdatangan ke Jakarta. "Ini menggambarkan bahwa kondisi udara di sebuah wilayah tidak terlepas dari wilayah yang lain, karena udara angin tidak memiliki KTP yang hanya tinggal di tempat tertentu," ujarnya.

Baca: Fenomena SCBD, Anak Citayam dan Bojonggede Penuhi Taman di Jakarta Pusat

Ikuti Whatsapp Channel Republika