Sidebar

Megawati Soekarnoputri dan Perjuangan Rakyat Semesta

Monday, 18 Jul 2022 11:04 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani (kanan) dan Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo (kiri) mengangkat tangannya saat Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (23/6/2022). Dalam Rakernas II PDIP tersebut menghasilkan empat rekomendasi eksternal yaitu Ideologi Pancasila, Sistem Politik dan Pemilu 2024, Pembangunan Desa, Pemenangan Pemilu, dan Agenda Startegis Partai.

IHRAM.CO.ID, Oleh: Dr. Syahganda nainggolan, Sabang Merauke Circle.


Peringatan Megawati Soekarnoputri terkait Indonesia dan Sri Lanka, kemarin, telah membantah tudingan Luhut Panjaitan yakni haya orang gila yang membandingkan Indonesia dan Sri Lanka dalam hal kemungkinan buruk nasib Indonesia ke depan. Ini bisa jadi soal data, namun bisa jadi juga soal arah politik. 

Jika ini terkait data, kalangan politik meyakini bahwa Megawati mempunyai akses pada fakta riil perekonomian kita. Sebab, dia, selain mantan Presiden dan ketua BRIN juga mempunyai kedekatan dengan Kepala Badan Intelijen dan Menteri Keuangan. Sehingga, pasokan data kepadanya menjadi sangat presisi. Sehingga, pernyataan Megawati yang merupakan "warning" pemerintah untuk berhati-hati agar tidak mengikuti nasib Sri Lanka, sebuah pernyataan berbasis data.

Tapi, apakah itu soal data? 

Sebagai politisi paling senior di Indonesia tentu kita bisa melihat perspektif alternatifnya. Ini bukan lagi soal data, melainkan Megawati Soekarnoputri melakukan manuver politik tingkat tinggi, yakni menyamakan "tune" dengan suara kaum oposisi yang telah mengaitkan bobroknya ekonomi dan politik kita mirip dengan ekonomi Sri Lanka. 

Mengapa demikian?

Pertama, statemen Megawati ini diberikan hampir bersamaan dengan isu penggalangan kepala desa se Indonesia yang dilakukan si Ancol dua hari lalu. Isunya juga harusnya sama, tentang desa, Megawati berbicara di acara KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Pelangka Raya, Kalimantan, sedang rezim Jokowi dihadapan kepala desa.

Namun, semua kita tahu bahwa mobilisasi kepala-kepala desa adalah sesuatu yang tidak lazim, mengingat a) kepala desa adalah institusi paling bawah dalam pemerintahan, di mana jenjang hirarkis bertemu dengan pemerintah pusat berkali-kali sangatlah naif. b) telah terjadi preseden di mana pada pertemuan kepala desa se Indonesia sebelumnya, mereka mendeklarasikan Jokowi 3 periode. c) Gerakan Pro Jokowi di mana-mana masih berpolitik praktis, padahal selama ini semua timses presiden sebeum- sebelumnya membubarkan diri setelah calon presidennya menang.

Kedua, Megawati Soekarnoputri ingin memperkuat spektrum politiknya ke depan, baik koalisi pemikiran maupun jejaring. Selama ini Megawati dipersepsikan membatasi diri atau mengisolasi atau bahkan ditinggalkan parpol koalisinya, sehingga isu yang berkembang Megawati dan partainya menjadi kelompok kecil, alias kelompok pas 20%. Dengan kesamaan "tune" politik dengan "oposisi", jelas Megawati memperluas spektrum politik. 

 

 

Berita terkait

Berita Lainnya