Erdogan: Berkat Diplomasi Turki, Ukraina Berhasil Ekspor Biji-bijian
Kesepakatan tiga negara dan PBB adalah keberhasilan diplomatik Turki.
REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Senin (1/8/2022), kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina yang ditandatangani antara Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina adalah produk dari keberhasilan diplomatik negara itu. Dia mengklaim, pekerjaan itu diprakarsai di bawah kepemimpinan Ankara dan merupakan keberhasilan diplomatik yang penting.
"Semua orang menerima bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi krisis biji-bijian, yang diamati dunia dengan cermat, adalah produk dari upaya negara kita,” kata Erdogan setelah pertemuan Kabinet di ibu kota Ankara.
Pernyataan Erdogan muncul setelah kapal bermuatan biji-bijian pertama berangkat dari pelabuhan Odesa Ukraina menuju Lebanon pada Senin pagi. Dipenuhi dengan jagung, kapal kargo berbendera Sierra Leone akan tiba di Istanbul pada Selasa (2/8/2022) dan akan melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan Libya setelah inspeksi di kota metropolitan Turki. Kapal tersebut membawa muatan jagung sebesar 26.527 ton.
Untuk mengawasi ekspor biji-bijian Ukraina, pusat koordinasi bersama di Istanbul. Badan ini memungkinkan transportasi yang aman, dengan kapal dagang, bahan makanan komersial, dan pupuk dari Odesa, Chernomorsk, dan Yuzhny.
Atas keberhasilan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berterima kasih kepada Turkiye. Keberangkatan kapal kargo itu menandai titik awal yang penting untuk perjanjian yang ditandatangani pada 22 Juli lalu.
"Ini pasti yang pertama dari banyak kapal komersial yang membawa bantuan dan stabilitas ke pasar pangan global," ujar Guterres.
"Keberangkatan hari ini adalah pencapaian kolektif yang sangat besar oleh Pusat Koordinasi Gabungan, yang didirikan pekan lalu di Istanbul di bawah naungan PBB, dengan perwakilan dari Ukraina, Federasi Rusia, dan Turki," katanya.
Menurut Guterres, Memastikan bahwa biji-bijian, pupuk, dan barang-barang terkait makanan lainnya tersedia dengan harga yang wajar untuk negara-negara berkembang adalah keharusan kemanusiaan. "Orang-orang di ambang kelaparan membutuhkan kesepakatan ini untuk bekerja agar dapat bertahan hidup," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika