Mayoritas Jembatan Terdampak Bencana di Garut Belum Diperbaiki
Lebih dari dua pekan usai bencana, 43 jembatan yang rusak di Garut belum diperbaiki.
REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Sekitar 43 unit jembatan di Kabupaten Garut terdampak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada Jumat (15/7/2022). Lebih dari dua pekan bencana itu terjadi, mayoritas jembatan yang rusak belum mendapat perbaikan.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Asep Oo Kosasih, mengatakan, perbaikan jembatan baru dilakukan di beberapa titik. Itu pun perbaikannya dilakukan secara darurat dengan bantuan berbagai pihak.
"Penanganan kami di banyak lokasi belum ada. Baru beberapa di Pananggungan (Karangpawitan) oleh TNI. Itu juga baru secara darurat," kata Asep, saat dihubungi Republika, Selasa (2/8/2022).
Jembatan yang dimaksud itu berlokasi di antara Kecamatan Karangpawitan dan Banyuresmi. Jembatan itu diperbaiki secara darurat setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengunjungi lokasi itu dan menyaksikan puluhan anak sekolah harus menyeberang Sungai Cimanuk menggunakan perahu karet.
Selain di lokasi itu, Asep mengatakan, sejumlah jembatan lainnya yang terdampak juga sudah ditangani secara darurat secara swadaya. Namun, jembatan yang diperbaiki secara darurat jumlahnya masih sedikit.
Sementara di banyak lokasi lain, jembatan yang rusak belum dilakukan penanganan. Pasalnya, Dinas PUPR Kabupaten Garut masih menunggu anggaran untuk perbaikan jembatan.
"Pendataan jembatan yang rusak itu kan di 14 kecamatan, totalnya sekitar 43 unit. Termasuk jembatan rawayan (jembatan gantung). Yang baru diperbaiki paling tak sampai lima unit," ujar dia.
Asep mengungkapkan, perbaikan jembatan itu terkendala lantaran dinasnya tak mendapat anggaran dari BTT (belanja tidak terduga) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Sementara perkiraan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jembatan, saluran irigasi, dan saluran PDAM, mencapai Rp 20 miliar.
Menurut dia, anggaran perbaikan jembatan akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kami sangat berharap anggaran dari provinsi atau BNPB segera cair. Karena ini menyangkut aktivitas masyarakat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika