Erick: Salah Satu Prioritas BUMN adalah Berpihak pada UMKM
Keberpihakan kepada UMKM menjadi bagian terpenting dalam membangun ekonomi rakyat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberpihakan terhadap sektor UMKM menjadi salah satu prioritas yang ditetapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menilai kontribusi BUMN dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen yoy pada triwulan II 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (5/8/2022), akan berkorelasi langsung dengan peningkatan daya saing UMKM.
"Keberpihakan kepada UMKM menjadi bagian terpenting dalam upaya Indonesia membangun ekonomi kerakyatan," ujar Erick di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Menteri yang murah senyum tapi tegas dalam meningkatkan kinerja BUMN itu menyebut UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) jumlah UMKM di tanah air mencapai sekitar 65 juta pelaku dan menyumbang 62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 8.574 triliun. "Jangan lupa, UMKM sukses menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yakni sekitar 97 persen dari daya serap dunia usaha pada 2020," lanjutnya.
Erick menilai ketahanan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global tidak terlepas dari peran BUMN yang sehat sebagai motor pemulihan ekonomi nasional. Menurut Erick, pertumbuhan ekonomi yang besar akan terasa percuma jika tak diiringi dengan peningkatan daya saing di sektor UMKM.
"Kementerian BUMN memprediksi total aset BUMN telah mencapai sekitar Rp 9.000 triliun di 2021 atau sekitar 53 persen dari PDB. BUMN yang sehat membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis adil dan makmur. Masyarakat yang makmur mampu meningkatkan perekonomian Indonesia," ujar pria kelahiran Jakarta tersebut.
Saat ini, lanjut Erick, porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura yang sudah sebesar 39 persen, Malaysia dan Thailand yang sebesar 50 persen, atau dengan Jepang yang mencapai 65 persen dan Korea Selatan dengan 80 persen. "Pak Presiden bertekad pembiayaan perbankan sektor UMKM dapat mencapai 30 persen pada 2024 dan terus meningkat hingga 50 persen," lanjutnya.
Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terus mendorong BUMN untuk meningkatkan akselerasi dalam membantu UMKM naik kelas, baik lewat program kredit usaha rakyat (KUR) hingga platform Pasar Digital (PaDi) UMKM. Hingga saat ini, ungkap Erick, kontribusi bank-bank pelat merah atau (Himbara) terhadap KUR nasional sudah mencapai Rp 260 triliun atau 92,4 persen dari total KUR yang sebesar Rp 282 triliun.
"Padi UMKM sebagai jembatan untuk mempertemukan UMKM ke dalam ekosistem pengadaan BUMN telah mencapai total nilai transaksi Rp 18 triliun bersama 12.960 UMKM per TW II 2022," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika