Bupati Pemalang Dikabarkan Terkena OTT KPK, Begini Respons Ganjar
Bupati Pemalang dikabarkan terkena OTT KPK saat berada di Gedung DPR RI.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Satu lagi kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini OTT lembaga antirasuah ini menyasar Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.
Orang nomor satu di Pemkab Pemalang ini dikabarkan terkena OTT KPK saat berada di Gedung DPR RI, di Senayan, DKI Jakarta. Selain Mukti, tim OTT KPK juga mengamankan puluhan orang lain.
Sejauh ini KPK belum ada penjelasan resmi status hukum pihak yang dikabarkan diamankan dalam OTT tersebut. Namun kabar tersebut telah sampai ke telinga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Kamis (11/8) malam.
Terkait informasi tersebut, gubernur mengaku sangat menyayangkan, untuk kesekian kali masih ada bupati yang terkena OTT oleh KPK. Dan kali ini dialami oleh Bupati Pemalang.
Sebagai kepala daerah, Ganjar juga sudah berulang kali mewanti-wanti dan memeringatkan agar pejabat di daerahnya tidak main-main dengan tindak kejahatan korupsi. "Tentu saja saya akan menunggu perkembangan informasi OTT ini," tegasnya.
Gubernur juga mengakui, komunikasi dalam upaya memeringatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
Bahkan dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, KPK tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya juga terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan oleh semua kepala daerah.
Menurut Ganjar dalam persoalan korupsi oleh kepala daerah ini, penekanannya, adalah kontrol diri pada individu. Terlebih Kabupaten Pemalang juga sedang dalam pendampingan Pemprov Jawa Tengah.
Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah (Sekda) baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian.
Ganjar juga belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Namun ia mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
"Ini peringatan untuk semuanya, saya minta segera menghentikan semua kejahatan model seperti itu (korupsi)," tandas Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika