Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat Antisipasi Kelangkaan Pertalite
Pertalite akan semakin langka pada beberapa pekan mendatang harus segera diantisipasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prediksi cadangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite akan semakin langka pada beberapa pekan mendatang harus segera diantisipasi cepat oleh pemerintah. Antisipasi ini agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat bawah yang berdampak pada kestabilan ekonomi saat ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite tersebut. Sebab di satu sisi, BBM bersubsidi ini juga sudah membebani APBN dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.
“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” kata Puan dalam keterangan, Jumat (12/8/2022).
Informasi yang ia dapatkan, konsumsi pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022. Sementara hingga Juli lalu, konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.
Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Untuk itu, lanjut Puan, contingency plan atau rencana cadangan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.
“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta ini, agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa tetap mengakses BBM bersubsidi. Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite.
"Maka perlu ada langkah extraordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” sebut Puan.
Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp 502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi pertalite diprediksi akan bertambah. Mantan Menko PMK itu pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.
“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” terangnya.
Puan meminta pemerintah bersama stakeholder terus dengan masif menyosialisasikan program subsidi tepat sasaran. Selain itu, ia meminta pemerintah cepat mengeluarkan regulasi pembatasan BBM bersubsidi.
"Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika