BSI Diminta Permudah Akses Permodalan UMKM di Jateng

Wagub Jateng meminta BSI permudah akses permodalan UMKM yang tak tersentuh KUR

Istimewa
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berharap lembaga keuangan dapat membantu memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM yang belum terfasilitasi KUR tersebut termsuk BSI atau Bank Syariah Indonesia
Rep: S Bowo Pribadi Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Meski sudah ada ribuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) di Jawa Tengah terfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan akses permodalan bagi penguatan UMKM yang lain di daerah ini masih sangat dibutuhkan.


Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berharap lembaga keuangan dapat membantu memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM yang belum terfasilitasi KUR tersebut.

“Tak terkecuali Bank Syariah Indonesia (BSI),” ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat memberikan sambutan pada acara Grand Opening Relokasi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk KCP Semarang Tentara Pelajar, di Kota Semaranf, Selasa (23/8).   

Bila perlu, lanjut Taj Yasin, perbankan mau ‘jemput bola’ atau menyediakan berbagai layanan digital bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih membutuhkan penguatan  modal usaha.

Wagub juga berharap besar, Bank Syariah Indonesia bisa memberikan kemudahan akses permodal. Meskipun sudah ada ribuan UMKM di Jawa Tengah yang sudah dibiayai KUR, akan tetapi masih banyak masyarakat Pelaku usaha mikro yang perlu didorong untuk mendapatkan akses permodalan.

Terlebih saat ini pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah mulai menggeliat dan diminati oleh masyarakat. Sehingga apabila ini bisa dikelola dengan baik dan transparan maka pertumbuhan ekonomi ini akan semakin meningkat.

“Maka saya berharap, dengan dibukannya BSI KCP Semarang Tentara Pelajar, nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya,” lanjut Taj Yasin.

Di lain pihak, wagub juga mengingatkan pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap  pemanfaatan jasa perbankan pada era digitalisasi seperti sekarang ini. Sebab hampir semua transaksi melalui perbankan sudah berbasis digital.

“Sementra berbagai kebutuhan pengursan administrasi seperti mengurus SIM, perpanjangan STNK, pengambilan paspor dan mengurus dokumen penting lainnya tidak lepas dari jasa perbankan,” tambah wagub.

Sementara itu, Regional CEO BSI RO 7 Semarang, Imam Hidayat Sunarto menjelaskan, konsep BSI adalah berpartisipasi dan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

BSI mencatat sampai dengan Juli 2022, KUR Syariah telah terserap tak kurang dari Rp 3,2 triliun. “Jumlah ini disalurkan kepada 22 ribu pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” ungkapnya.

Kuota penyaluran KUR Syariah, lanjut Imam, masih terbuka lebar. Untuk itu ia mengharapkan sinergitas antara BSI dengan stakeholder terkait akan dapat meningkatkan partisipasi dalam pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat terutama di segmen UMKM.

Selain pembiayaan KUR, lanjutnya, BSI juga terus meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kapasitas teknologi, dalam hal ini adalah BSI Mobile. Karena BSI mempunyai slogan sebagai ‘Sahabat Finansial, Sahabat Spiritual dan Sahabat Sosial’ bagi seluruh masyarakat melalui  berbagai fasilitas di BSI Mobile.

Selain layanan dan produk serta jasa perbankan syariah, BSI juga terus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. “Sehingga akan mampu memberikan kenyamanan serta  keberkahan kepada masyarakat dan nasabah,” tegasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler