Peternak Layer Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Harga Acuan Telur
Harga acuan telur ayam di tingkat peternak menjadi Rp 22 ribu-Rp 24 ribu per kg.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) menaikkan harga acuan telur ayam di tingkat peternak menjadi Rp 22 ribu-Rp 24 ribu per kg dari sebelumnya Rp 19 ribu-Rp 21 ribu per kg. Namun, peternak layer menyebut kenaikan harga produksi masih berlanjut sehingga pemerintah harus mengkaji ulang besaran kenaikan.
Presiden Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi, mengatakan, rancangan harga acuan yang diumumkan oleh NFA telah dihitung sejak April 2022 lalu. Namun biaya produksi telur masih terus meningkat hingga lebih dari acuan yang ditetapkan.
"Dalam rapat lanjutan kemarin, wakil-wakil peternak menyampaikan harga acuan sudah tidak bisa di Rp 22 ribu-Rp 24 ribu per kg, karena harga on farm sudah Rp 24.200 per kg," kata Musbar kepada Republika.co.id, akhir pekan ini.
Adapun untuk harga di tingkat konsumen, Musbar mengatakan berdasarkan penghitungan sebelumnya acuan ditetapkan Rp 27 ribu-Rp 29 ribu per kg. Karena itu, Musbar mengatakan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan termasuk produsen pakan dan peternak harus kembali mengkaji ulang harga acuan yang tepat. Faktor biaya pakan perlu menjadi perhatian karena sangat berpengaruh.
"Bukan tidak sepakat, tapi ini harus didalami lagi, kita harus hati-hati," kata dia.
Adapun, Musbar menjelaskan, kenaikan biaya produksi disebabkan karena permintaan yang naik hingga 60 persen di masa pemulihan. Sementara, populasi ayam layer turun hingga 30-40 persen akibat pandemi Covid-19. Soal itu, ia memproyeksi populasi baru akan berangsur pulih pada November 2022.
Di satu sisi, ia menegaskan biaya pakan juga perlu menjadi perhatian. Pihaknya tak menampik harga jagung pakan saat ini masih stabil pada kisaran Rp 5.000 per kg. Namun, biaya bahan baku pakan dari bahan impor yang masuk ke Indonesia tetap tinggi.
Musbar pun mengingatkan seharusnya pemerintah tidak sebatas mengatur harga telur ayam. Namun, mengintervensi faktor pembentuk harga seperti biaya pakan.
"Bukan juga menyuruh pabrik pakan menurunkan harga, tapi kita hitung sama-sama berapa biaya riil sehingga tidak merugikan peternak di hulu tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, peternak layer jika dalam kondisi sulit akibat biaya produksi yang tinggi, mau tak mau melakukan afkir dini. Apalagi, harga daging ayam petelur cukup tinggi sekitar Rp 48 ribu per ekor.
"Kalau pemerintah hanya menjaga perasaan masyarakat tanpa menimbang perasaan produsen akan terjadi afkir kembali, pemerintah apa ada hak melarangnya? Tidak ada," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika