Serbia dan Kosovo Sepakati Kebijakan Perbatasan Baru

REPUBLIKA.CO.ID, BELGRADE -- Serbia dan Kosovo pada Sabtu (27/8/2022) menyepakati kebijakan perbatasan baru di bawah proses dialog yang difasilitasi Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, Serbia dan Kosovo sepakat menghapus pemberlakuan kartu identitas khusus (ID) di perbatasan untuk memasuki negara masing-masing.

“Kami mencapai kesepakatan di bawah dialog yang difasilitasi Uni Eropa. Serbia setuju untuk menghapus dokumen masuk/keluar untuk pemegang ID Kosovo. Sementara Kosovo setuju untuk tidak memperkenalkan dokumen itu bagi pemegang ID Serbia," ujar Borrell, dilansir Anandolu Agency, Ahad (28/8/2022).

Borrell mengatakan, Uni Eropa mengucapkan selamat kepada Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti atas kesepakatan itu. Borell mengatakan, dengan kesepakatan tersebut maka warga Serbia, Kosovo maupun warga negara lainnya dapat bebas bepergian tanpa perlu menggunakan kartu identitas tertentu.

“Orang Serbia, orang Kosovo, serta semua warga negara lainnya dapat bepergian dengan bebas ke Kosovo dan Serbia menggunakan kartu identitas mereka. Uni Eropa baru saja menerima jaminan dari Perdana Menteri Kurti," ujar Borrell.

Sebelumnya, Kosovo mewajibkan semua orang, termasuk orang Serbia yang tinggal di utara, untuk memiliki kartu identitas dan plat nomor Kosovo. Kebijakan ini menimbulkan ketegangan di antara kedua negara. Uni Eropa turun tangan untuk menjadi penengah dengan menggelar dialog yang dihadiri oleh pemimpin Kosovo dan Serbia.

Ketegangan meningkat pada akhir Juli lalu, menjelang berlakunya undang-undang baru Kosovo pada 1 Agustus. Undang-undang ini mewajibkan semua orang, termasuk orang Serbia yang tinggal di Kosovo, untuk memiliki kartu identitas dan plat nomor Kosovo.

Para pengunjuk rasa memblokir jalan menuju dua penyeberangan perbatasan, yaitu Jarinje dan Bernjak. Polisi Kosovo membatasi penyeberangan di perbatasan. Ketegangan ini membuat Kosovo menunda untuk memberlakukan undang-undang baru tersebut hingga 1 September.

Pada 2011 diluncurkan Dialog Belgrade-Pristina yang dipimpin Uni Eropa. Dialog ini bertujuan untuk menormalkan hubungan antara kedua negara Balkan, dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama untuk perselisihan dalam kerangka perjanjian yang mengikat secara hukum. Pertemuan tingkat tinggi terakhir dengan partisipasi dari Kurti dan Vucic berlangsung pada 15 Juni 2021.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008. Sebagian besar negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Turki mengakui Kosovo dan Serbia sebagai negara otonom yang terpisah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika