CORE: Kenaikan Harga BBM Bisa Kerek Inflasi Hingga 9 Persen
Kenaikan harga BBM 10 persen berkontribusi pada inflasi sebesar 1,2 persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM per 3 September 2022. Kenaikan harga BBM Subsidi dan Pertamax ini akan mendorong inflasi ke angka 9 persen.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menjelaskan setiap kenaikan harga BBM 10 persen akan berkontribusi pada inflasi sebesar 1,2 persen. Dengan harga Pertalite yang dibanderol Rp 10.000 per liter maka ada kenaikan 31 persen. Sedangkan Solar yang dibanderol Rp 6.800 per liter mengalami kenaikan 31 persen.
"Dengan kenaikan harga BBM tersebut maka akan mendorong inflasi ke 3,5 persen kurang lebihnya. Belum lagi pemerintah juga menaikan harga Pertamax 19 persen yang turut berkontribusi pada kenaikan inflasi. Secara year on year, diprediksi inflasi menyentuh angka 7-9 persen inflasi," ujar Faisal kepada Republika, Sabtu (3/9).
Faisal juga menjelaskan selain berpengaruh pada inflasi nasional, secara signifikan kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan volatility food sebesar 15 persen. Hal ini dikarenakan kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga transportasi yang efek dominonya turut menaikan harga pangan dan barang jadi.
"Biaya transportasi akan berefek. Dan hal tersebut akan menimbulkan kenaikan harga di sektor lain," ujar Faisal.
Pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM subsidi dan juga nonsubsidi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan pemerintah membanderol harga jual Pertalite sebesar Rp 10.000, Solar Subsidi Rp 6.800 dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter.
"Harga ini berlaku satu jam setelah pengumuman ini disampaikan," ujar Arifin di Istana Negara, Sabtu (3/9).
Presiden Joko Widodo mengatakan langkah ini diambil pemerintah untuk bisa mengurangi beban APBN atas subsidi. Kata dia, 70 persen subsidi masih dinikmati oleh orang mampu.
Untuk itu, menurut Presiden pemerintah harus menyehatkan APBN dengan mengalihkan subsidi tersebut langsung ke orang yang berhak.
"Mustinya uang negara diprioritaskan berikan subsidi ke masyarakat tidak mampu. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasin sulit dan ini adalah pilihan terakhir," ujar Presiden.
Presiden mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. Kata dia, subsidi sudah makin meningjat bahkan tiga kali lipat dari yang sudah dianggarkan.
"Kami perlu mengalihkan nya ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta pelanggan," ujar Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika