Konflik PPP, Suharso Monoarfa: Jangan Bawa Nama Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menegaskan kepada semua pihak untuk tak menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam permasalahan yang terjadi saat ini. Ia mengatakan, Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam persoalan internal partai.

"Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden, presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali lagi saya tegaskan," tegas Suharso di hadapan ratusan kader dalam  workshop nasional DPRD PPP se-Indonesia, Selasa (6/9/2022).

Suharso mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah dekat. Karena itu, ia mengajak pengurus, kader, dan simpatisan untuk melakukan konsolidasi. 

"Yang tidak mau konsolidasi minggir. Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar, sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan," tegas Suharso.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan bahwa musyawarah kerja nasional (Mukernas) merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar. Forum yang diselenggarakan dengan mekanisme sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) itu telah mengeluarkan fatwa untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum partai.

Ia menjelaskan, Mukernas PPP dilaksanakan dan mengeluarkan fatwanya pada Ahad (4/9/2022). Dalam Mukernas itu, Majelis Syariah PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP mengeluarkan keputusan pemberhentian Suharso yang telah didukung oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

"Malam itu memang komunikasi dari keinginan, karena yang hadir dari 34 DPW PPP se-Indonesia itu ada 30 (yang hadir langsung). Kalaupun yang empat tidak hadir bukan karena tidak mau hadir, tapi karena tidak dapat tiket pesawat aja," ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Ia membantah, Mukernas PPP digelar diam-diam atau tersembunyi dari Suharso. Forum tertinggi kedua tersebut sudah diwacanakan sejak lama mengingat adanya ketegangan antara Suharso dengan ketiga majelis partai berlambang Ka'bah itu.

Ia mengeklaim, Suharso telah mengetahui hasil Mukernas yang memberhentikannya tersebut. Wakil  Ketua MPR itu juga menegaskan, PPP tidak terpecah atau terbelah dengan adanya fatwa tersebut.

"Pak Suharso tahu, cuma beliau, jadi jangan dibayangkan kami tidak berkomunikasi dengan Pak Suharso. Ada komunikasi ya itu bahkan sempat telepon-teleponan lah Pak Suharso dengan Pak Mardiono," ujar Arsul. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika