Mahasiswa Tasikmalaya: Kenaikan BBM adalah Penindasan
Mahasiswa menyebut, angka subsidi Rp 502 triliun tak lebih dari klaim pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Massa aksi penolakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Tasikmalaya mulai bergerak ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (8/9/2022). Aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat itu meminta para anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan Wali Kota Tasikmalaya menjamin kenaikan harga BBM dibatalkan.
Salah satu perwakilan massa aksi, Sadid, mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan bentuk penindasan kepada masyarakat. Karena itu, ia menuntut, kenaikan harga BBM harus dibatalkan.
"Kami ingin mereka (anggota DPRD dan Wali Kota Tasikmalaya) menjamin turunnya harga BBM atau jika tidak, kami tidak akan memilih mereka lagi sebagai pemimpin," kata dia di atas mobil komando.
Tak hanya itu, mahasiswa asal Universitas Siliwangi (Unsil) itu juga meminta pemerintah membuka data terkait subsidi BBM. Sebab, angka subsidi sebesar Rp 502 triliun tak lebih dari klaim pemerintah.
Ia menambahkan, alih-alih menaikan harga BBM, pemerintah seharusnya dapat melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat beralih ke energi baru dan terbarukan. Pasalnya, pemborosan beban subsidi bisa dialihkan apabila masyarakat telah menggunakan energi baru dan terbarukan.
"Menaikkan BBM adalah bentuk penindasan kepada rakyat. Tentu di sana ada peran legislatif yang tak pernah mendengar aspirasi publik. Janji mereka hanya sekadar janji, tapi janji itu dilupakan," kata dia.
Berdasarkan pantauan Republika, massa aksi masih melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Selain itu, massa aksi juga mulai melakukan aksi bakar ban.
Sementara itu, sejumlah aparat gabungan terus melakukan penjagaan di gerbang Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Sejumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya juga ikut hadir mendengarkan orasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika