Menko PMK: Semua Warga Harus Punya BPJS Kesehatan
Dengan BPJS masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan tanpa memusingkan biaya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Ini disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan berdialog menggali informasi seputar stunting dan kepesertaan BPJS.
"Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa," kata Muhadjir dikutip dari website Kemenko PMK, Rabu (14/9/2022).
Muhadjir pun meminta semua warga di Kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan. Menurutnya, apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat. Dia memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri.
"Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS," kata Muhadjir.
Muhadjir juga menyinggung persoalan stunting dan mengapresiasi angka stunting di Jombang berada di angka 13 persen. Menurutnya, angka ini sudah memenuhi target nasional 14 persen pada 2024. Tetapi, Jombang, menurut laporan Bupati Mundjidah Wahab kepadanya, berupaya lebih jauh menurunkan hingga ke angka 0.
Untuk itu, Menko PMK meminta kades membantu warga yang berisiko stunting dari dana APBDes. "Ada program Bu Bupati yang harus didukung, yakni zero stunting. Jombang tak ada yang stunting. Kalau ini berhasil, luar biasa," kata Muhadjir.
Dalam kesempatan itu, Kades juga meminta Muhadjir memastikan Perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen diubah. Ini karena Covid-19 sudah mereda, sehingga alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
Muhadjir pun menyatakan akan segera mengupayakan perubahan Perpres yang masih bernuansa Covid-19 itu. "Doakan mudah-mudahan kurang dari satu bulan ini sudah di meja Pak Presiden," ujarnya.
Muhadjir pun kembali mengingatkan, pentingnya pencegahan stunting melalui 1.000 hari awal kehidupan. "Seribu hari awal kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga tahun ibu menyusui, akan menentukan perjalanan hidup anak itu berikutnya. Kalau berhasil, insya Allah akan bagus selanjutnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika