IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 94 jamaah umroh asal Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci. Penyebabnya, Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melakukan verifikasi vaksin miningitis tidak ada di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal Afiliasi Mandiri Penyelenggaraan Umroh Haji (Sekjen Ampuh), Tri Winarto mengatakan, dengan adanya kejadian ini penyelenggara umroh dan jamaah umroh mengalami kerugian.

"Jamaah umroh dan penyelenggara umroh terus-terusan menjadi korban gagal berangkat. Pagi hari ini ada 94 jamaah yang terbang menggunakan AirAsia di Bandara Juanda, gagal terbang karena miss komunikasi ini," kata Sekjen Ampuh Tri Winarto saat dihubungi Republika, Senin (26/9/2022).

Tri menceritakan, seharusnya jamaah umroh itu diterbangkan pada Senin pukul 05.05 Wib. Jamaah yang mendapatkan jadwal penerbang pada pukul lima itu telah erkumpul di Bandara Junada pada pukul 02.00 dini hari. "Tapi waktu itu tidak ada petugas KKP yang bertugas untuk memverifikasi," katanya.

Menurut data yang diterima, pihak maskapai telah memberitahukan akan ada keberangkatan jamaah umroh kepada pihak KKP. Sampai waktu penerbangan tiba, petugas KKP tidak ada di lokasinya untuk melakukan verifikasi kartu kuning sebagai bukti jamaah sudah divaksin miningitis. "Akan tetapi KKP tidak berada di tempat," katanya.

Tri menuturkan, penyelenggara umroh dan jamaah sempat berusaha agar mereka tetap berangkat denga menuju konter imigrasi. Namun, pihak imigrasi tidak bisa mengizinkan masuk karena belum ada validasi dari KKP.

"Hingga karena waktu terus berjalan jam 04.00 Wib. Sembilan puluh empat jamaah diarahkan naik menuju konter imigrasi, tetapi imigrasi tidak berani stem paspor karena belum ada validasi dari KKP terkait kartu kuningnya," katanya.

Menurutnya, apa yang terjadi saat kepada jamaah umroh di Bandara Juanda Jawa Timur sebagai bentuk ketidak hati-hati Kementerian Kesehatan. Untuk itu Kemenkes harus dapat bertanggung jawab.

"Sekali lagi ini bentuk kecerobohan yang sangat merugikan jamaah, karena gagal terbang hanya karena kartu kuningnya belum divalidasi," katanya.

Dia berharap, Kemenkes dapat membenahi kinerja bawahnya. Sehingga kedepan, jamaah dan juga penyelenggara tidak mengalami kerugian besar karena buruknya sistem verifikasi kesehatan di Bandara.

"Harus ada koreksi yang mendasar terkait ini terkait keberadaan KKP di Bandara-bandara seluruh Indonesia yang nyata-nyata menjadi penghalang jamaah untuk terbang," katanya.