IHRAM.CO.ID, JAKARTA --Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Sumatera di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihadiri sebanyak22 rektor memfokuskan pertemuan untuk membahas pengembangan pendidikan dan teknologi guna meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa.

"Kami menyambut baik rektor dan ketua PTKIN terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan teknologi dalam menghadapi tantangan kemajuan informasi teknologi yang berkembang pesat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Rabu (5/10/2022).

Ia mengatakan saat ini kemajuan teknologi dan informasi industri 4.0 berkembang pesat, sehingga mahasiswa-mahasiswi di PTKIN harus dapat lebih maju, berkualitas, berdaya saing dalam menguasai informasi teknologi ini.

"Apapun peradaban masyarakat sangat ditentukan oleh penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini," ujarnya.

Ia berharap para rektor di dalam forum diskusi nantinya, maupun di kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya untuk dapat membentuk karakter para intelektual muda, karena saat ini Bangsa Indonesia dengan wilayah yang luas memerlukan pemimpin-pemimpin masa depan dengan karakter yang kuat dan baik.

?Saya sangat berharap dan mohon kiranya para rektor dapat mempertimbangkan, agar perang asimetris di dunia digital dan dapat menjadi pokok diskusi ini," katanya.

Rektor IAIN SAS Provinsi Kepulauan Babel Irawan mengatakan kegiatan forum ini bertujuan untuk menampung dan membahas ide yang inovatif dan konstruktif, khususnya bagi perkembangan PTKIN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

"Kami tahu di era revolusi industri 4.0 ini, bahwa perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan reserach," katanya.

Menurut dia melalui forum diskusi ini, PTKIN akan menjalin kerja sama, baik di bidang teknologi, pendidikan, dan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Nanti hasil diskusi akan disampaikan kepada pemerintah pusat, baik ke Kemenag maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.