Di Sela-Sela P20, Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia untuk Proyek IKN Nusantara
UEA dan Australia siap ikut dalam proyek IKN dengan infrastruktur ramah lingkungan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sela-sela perhelatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Uni Emirat Arab (UEA) dan Australia. Kepada pimpinan parlemen kedua negara itu, Puan menyinggung soal dukungan untuk proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimatan Timur.
Pertemuan antara Puan dengan pimpinan parlemen UEA dan Australia dilakukan dalam waktu terpisah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Pembukaan P20 secara resmi akan diselenggarakan esok hari.
Di awal pertemuannya dengan Ketua Dewan Federal Nasional Uni Emirat Arab, Saqr Ghobash, Puan menyinggung eratnya hubungan Indonesia dengan UEA. Apalagi jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated diberi nama seperti salah satu tokoh sentral UEA, yakni Mohamed Bin Zayed al Nahyan (MBZ) berkat pengerjaan investasi negara tersebut di Indonesia. “Ini mencerminkan eratnya hubungan kedua negara,” kata Puan.
Indonesia dan UEA sendiri telah membangun hubungan bilateral yang erat selama 46 tahun. Puan memandang semakin menguatnya hubungan kedua negara karena didukung oleh kesamaan nilai-nilai yang dijunjung Indonesia seperti toleransi dan moderasi.
“Saya mengapresiasi nilai perdagangan antara Indonesia dan UEA yang telah mencapai 4,0 miliar dolar AS pada tahun 2021. Saya berharap nilai ini dapat terus meningkat seiring peningkatan hubungan kedua negara,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, dalam siaran persnya.
Berkat arahan langsung Mohamed Bin Zayed yang memegang peranan penting kebijakan negara, UEA diketahui akan menggelontorkan investasi 10 miliar dolar AS atau setara Rp 144 triliun yang akan ditempatkan pada dana kelolaan Indonesia Investment Authority (INA). Dana itu akan digunakan untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan proyek-proyek infrastruktur.
Lebih lanjut, Puan memberikan apresiasi kerja sama antara Indonesia dan UEA melalui penandatanganan Indonesia-United Arab Emirates-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUEA-CEPA) pada Juli 2022 Juli lalu di Abu Dhabi. Puan berharap perjanjian itu dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab.
“Khususnya terkait isu ekonomi syariah yang merupakan salah satu isu prioritas kedua negara,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga membahas kerja sama industri pertahanan yang telah terbangun antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab, khususnya dalam bentuk pengembangan produksi bersama seperti pengembangan kendaraan tempur.
Dalam pertemuan dengan Saqr Ghobash, Puan pun menyatakan DPR menyambut baik peningkatan investasi UEA di Indonesia, khususnya investasi Uni Emirat Arab pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep hijau. UEA telah menaruh investasi senilai 20 miliar dolar AS, atau setara Rp 299,5 triliun (kurs Rp 14.975 per dolar AS) untuk proyek ibu kota baru Indonesia.
“Kehadiran investasi UEA di IKN akan menjadi simbol baru eratnya hubungan kedua negara. Saya berharap agar pembentukan pendanaan pembangunan IKN (IKN Fund) oleh INA dan pihak UEA dapat berjalan secara lancar,” ucap Puan.
“Sejalan dengan isu prioritas P20, saya berharap kerja sama Indonesia dan UEA juga berfokus pada sektor ekonomi hijau, seperti investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk transisi ekonomi. Hal ini berkesinambungan dengan komitmen bersama internasional mengatasi perubahan iklim,” lanjutnya.
Sementara itu di tingkat global, Puan berharap agar kerja sama Indonesia dan UEA semakin ditingkatkan. Seperti kerja sama dan kolaborasi antara Indonesia dan UEA untuk memperkuat multilateralisme (menolak unilateralisme) dan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi masalah-masalah global.
Melalui fungsi pengawasan, DPR pun disebut akan mendorong Pemerintah menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI ke UEA pada bulan Juni 2022. Puan merinci, mulai dari kelanjutan kerja sama penanganan perubahan iklim melalui proyek bersama pengembangan mangrove, penguatan kerja sama di bidang industri pertahanan, hingga peningkatan kerja sama di bidang pendidikan termasuk permintaan dukungan terhadap pendirian ‘School of Future Studies’ di Indonesia.
“Termasuk kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Melalui pertemuan ini. Saya berharap kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara dapat berjalan lancar sehingga dapat membawa kemakmuran bagi kedua bangsa,” ungkapnya.
Pembicaraan soal IKN Nusantara juga turut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua DPR Australia, Milton Dick. Beberapa waktu lalu, pihak Australia menyatakan siap ikut serta dalam proyek pembangunan IKN Nusantara dengan infrastruktur ramah lingkungan.
“Saya menyambut baik pernyataan Australia yang siap bekerja sama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara dan mendorong implementasinya,” kata Puan.
Kepada Indonesia, Australia juga menawarkan program antisipasi perubahan iklim (climate change). Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese berharap bisa lebih mengeratkan kerja sama, khususnya antara Kalimantan Timur dan Australia.
“Saya mengapresiasi kunjungan kenegaraan perdana PM Australia Anthony Albanese ke Bogor dalam rangka Annual Leaders’ Meeting pada Juni 2022 lalu serta konfirmasi kehadiran PM Australia pada KTT G20 di Bali dan pemberian beasiswa di bidang prioritas G20,” ucap Puan.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun menyatakan kegembiraannya dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang semakin kuat dan solid. Puan mengingatkan, Australia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
“Kemitraan kedua negara terus diperkuat lagi sejak dideklarasikannya Indonesia-Australia sebagai mitra strategis pada Agustus 2018,” sebutnya.
Menurut Puan, penguatan hubungan bilateral kedua negara dapat dilakukan antara lain melalui penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Maret 2019, penambahan kuota Working Holiday Visa menjadi 5.000 peserta per tahun. Termasuk penambahan dana senilai AUD 470 juta untuk program ODA serta dukungan terhadap program ketahanan pangan.
“Saya juga mengapresiasi dukungan pendanaan climate and infrastructure senilai AUD 200 juta sebagai bentuk tindak lanjut Australia-Indonesia Joint Statement on Cooperation on the Green Economy and Energy Transition,” papar Puan.
Dalam kerja sama ekonomi, perkembangan signifikan hubungan Indonesia dan Australia terlihat dalam implementasi kebijakan ekspor-impor, ketenagakerjaan, telekomunikasi, investasi, dan perdagangan elektronik pasca perjanjian komprehensif IA-CEPA. Australia juga memberi komitmen penghapusan tarif untuk produk Indonesia yang masuk ke negaranya, serta penurunan tarif untuk produk Australia yang masuk ke pasar Indonesia.
Komitmen tarif tersebut mendorong peningkatan 76,4 persen nilai perdagangan bilateral Indonesia-Australia pada tahun 2021 di mana nilai investasi Australia di Indonesia tahun lalu mencapai sebesar USD195,19 juta. Puan meyakini nilai investasi Australia di Indonesia akan kembali meningkat sejalan dengan semakin terimplementasinya IA-CEPA.
“Indonesia berharap roadmap implementasi IA-CEPA sudah dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Saya juga optimistis bahwa IA-CEPA akan memfasilitasi intensifikasi hubungan people-to-people dan kerja sama sosial-budaya, termasuk pergerakan dua arah pelajar/mahasiswa di Indonesia-Australia,” katanya.
Puan pun mendorong parlemen Australia dapat mendorong kemitraan antara Indonesia dengan Australia dalam memobilisasi dan membuka lebih banyak investasi proyek energi bersih baru yang akan mendorong transformasi produktivitas, inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
“Saya mendukung proyek hidrogen hijau Australia di Indonesia yang akan siap tahun 2022 ini karena merupakan solusi cerdas industri untuk mendorong upaya bersama menuju rantai pasok yang lebih tangguh,” ungkap Puan.
Dalam kerangka penguatan sumber daya manusia Indonesia, DPR mendorong kemitraan dalam pengembangan keterampilan, pelatihan, pertukaran akses visa, dan pengakuan keterampilan bersama. Secara khusus, Puan memberikan apresiasi dengan berdirinya Monash University di Indonesia dan berharap akan lebih banyak lagi kemitraan Universitas Australia di Indonesia.
“Saya mengajak Parlemen Australia untuk bersama-sama mendukung dan mendorong kedua Pemerintah untuk terus mengembangkan kerja sama bilateral demi kesejahteraan bersama kedua negara,” ujarnya.