IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Bank Indonesia menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 di Jakarta Convention Center, Jumat (7/10/2022). Tema yang dibahas untuk kegiatan kali ini adalah 'Digitalisasi dan Inklusivitas Ekosistem Haji'.

"BPKH bersama BI menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 tahun ini, yang fokus pada masalah inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah. Ada dua topik yang dibahas, antara lain inklusivitas dan digitalisasi dalam kebijakan tingkat tinggi, serta yang kedua penerapan praktis digitalisasi haji dan umrah," kata Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam sambutannya, Jumat (7/10/2022).

Ia menyebut, ada beberapa alasan mengapa inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah adalah isu yang sangat penting. Pertama, ibadah haji dan umrah berkaitan dengan rukun Islam, sehingga misi haji atau penyelenggara harus meningkatkan kualitas layanannya secara bertahap.

Layanan yang dimaksud untuk ibadah haji dan umrah ini meliputi aspek ritual, pengajaran dan pelatihan, serta pemberian fasilitas seperti penerbangan, akomodasi dan katering yang disediakan oleh teknologi dan informasi (IT).

Alasan kedua, terdapat fakta bahwa layanan-layanan tersebut mencakup berbagai masalah di luar aspek keagamaan. Di antaranya adalah penyediaan visa, keamanan, aspek pariwisata, logistik, teknologi kesehatan, bisnis dan keuangan.

"Oleh karena itu, pelaksanaan haji dan umrah harus inklusif dengan memberikan akses yang sama, bagi orang-orang yang mungkin selama ini dikecualikan," lanjut dia.

Terakhir, ia menyebut digitalisasi haji dan umrah harus memenuhi kebutuhan untuk mengatasi masalah inklusivitas ini. Digitalisasi haji dan umrah dalam platform global yang terhubung ke semua negara di dunia, harus dapat diakses oleh masyarakat. Anggito pun menyebut setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan layanan operasi dan keuangan.

Adapun konferensi haji internasional ini akan diawali dengan membahas digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji di tingkat pemerintahan. Nantinya, akan dibahas pula isu-isu terkait digitalisasi haji dan umrah dan praktiknya, untuk penyelenggaraan haji dan umrah di misi haji, lembaga keuangan dan operator tur.

Dalam panel-panel ini, para pembicara dipersilahkan untuk menyampaikan cerita, pengalaman, maupun tantangan untuk meningkatkan inklusivitas melalui digitalisasi operasi haji dan umrah.

Terakhir, Anggito menyebut BPKH saat ini disampaikan tengah dalam proses untuk seluruhnya mendigitalisasi layanan yang diberikan.

Dalam kegiatan konferensi kali ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (LoA) antara BPKH dan Komisi Nasional Haji Nigeria (NAHCON) mengenai berbagai kegiatan ke depan, terkait penyelenggaraan haji dan dana haji.

BPKH dan Kementerian Agama (Kemenag) juga akan meluncurkan sistem mobile, sebuah aplikasi digital real time terintegrasi dan keuangan haji di Indonesia.

Dalam rangka mendukung digital talent tersebut, BPKH juga akan mendapatkan dukungan kelembagaan dari Universitas Insan Cita Idonesia, sebuah universitas digital terkemuka di Indonesia, dengan menandatangani MoU.