Legislator Dukung Rencana Pemerataan ASN di Luar Jawa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mendukung rencana pemerintah terkait pemfokusan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang lolos CPNS di daerah luar Pulau Jawa. Dia menilai, harus ada pembenahan faktor kultural demi menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa.

"Faktor kultural yang membuat PNS itu harus terus dekat dengan kediaman asal termasuk di Jawa itu harus dibenahi melalui regulasi yang ketat. Saya sepenuhnya sepakat dengan Menteri Azwar Anas dalam konteks membangun Indonesia sentris maka kemudian penataan birokrasi termasuk formasinya juga harus kita arahkan," ujar Rifqi dikutip dari laman resmi Komisi II DPR RI, Jumat (14/10/2022).

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, menyebut pemerintah akan memfokuskan penempatan ASN dan PPPK yang lolos CPNS di daerah luar Pulau Jawa. Itu disebabkan sejumlah daerah luar Pulau Jawa masih kekurangan tenaga dokter, bidan, dan guru.

Diketahui, formasi SDM di seluruh Indonesia, termasuk Maluku, Papua, dan Kalimantan, telah disiapkan dari tahun ke tahun. Namun, selang setahun menjalankan tugas banyak ASN yang pindah ke kota dan Jawa. Menurut Rifqi, selain formasi yang proporsional, pola mutasi PNS juga harus diperketat. Dia berharap ASN terdistribusi merata, dengan begitu daerah-daerah di luar pulau Jawa juga kebagian ASN berkualitas.

"Harus ada kesadaran sejak awal bagi calon PNS yang ingin mendaftarkan diri menjadi PNS atau ASN termasuk PPPK di dalamnya, bahwa mereka bekerja untuk Indonesia dan di manapun ditempatkan tidak menjadi masalah," jelas dia.

Sebelumnya, kekosongan guru, dokter, dan bidan yang di desa-desa dan di beberapa daerah di luar Jawa disebut terjadi karena masalah pemerataan sumber daya ASN. Menyikapi hal tersebut, pemerintah tengah menggodok sistem yang mengatur agar terjadinya pemerataan sumber daya ASN di semua daerah di Indonesia.

"Kita fokus di urusan wajib terlebih dahulu (dalam seleksi ASN). Karena banyak di desa-desa di beberapa daerah di luar jawa ada yang tidak ada dokter, tidak ada bidan, tidak ada guru dan ini sangat berat," ujar Anas, di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Menurut Anas, setelah dilakukan sejumlah pendalaman terkait persoalan itu, permasalahannya bukan hanya ada pada kekurangan sumber daya ASN saja, tetapi juga mengenai pemerataan sumber daya. Formasi yang telah disiapkan di seluruh Indonesia ternyata berubah begitu berjalan karena banyak yang pindah ke kota atau ke pulau Jawa.

"Kita siapkan dari tahun ke tahun, yang di Maluku, Papua, di Kalimantan. Tetapi ternyata setahun setelah itu mereka pindah ke kota dan pindah ke jawa. akhirnya ASN kita, PPPK kita, menumpuk di Jawa," ujar Anas.

Untuk itu, kata dia, Kemenpan-RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang membangun sistem. Sistem di mana agar mereka yang lolos seleksi ASN tidak bisa pindah ke kota atau ke pulau Jawa sampai waktu yang akan ditentukan.

"Kemarin ada macam-macam usulannya, ada tiga tahun ada yang lima tahun dan lainnya. Kita akan putuskan dalam waktu dekat sehingga dengan begitu nanti mereka yang belum waktu tertentu mereka mengabdi dia tidak akan bisa pindah ke Jawa," jelas dia.

Anas menjelaskan, jika sistem seperti itu tidak dibentuk, maka berapa pun jumlah komposisi formasi ASN yang disiapkan oleh pemerintah tidak akan cukup. Guru, dokter, dan bidan yang ada di desa bisa tiba-tiba hilang karena pindah ke kota.

"Karena kalo ini yang terjadi, berapa ribu pun jumlah komposisi Bapak Presiden menyiapkan tidak akan pernah cukup. Guru-guru di desa tiba-tiba hilang pindah ke kota semua," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika