IHRAM.CO.ID, RIYADH -- Ratusan pensiunan perwira militer AS, termasuk mantan jenderal dan laksamana, telah menggunakan latar belakang militer mereka untuk bekerja di negara-negara asing, sebagian besar adalah negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Data ini terungkap dalam dua penyelidikan jangka panjang oleh The Washington Post.

Dilansir dari Middle East Eye, Selasa (18/10/2022), investigasi dari The Washington Post, yang bekerja sama dengan Proyek Pengawasan Pemerintah (Pogo), menemukan 280 pensiunan militer meminta izin untuk bekerja untuk UEA. Mereka bekerja sebagai kontraktor atau konsultan militer.

Perwira tertinggi dalam laporan itu adalah pensiunan Jenderal Jim Mattis, yang menjabat sebagai menteri pertahanan mantan presiden Donald Trump. Mattis menjabat sebagai penasihat militer untuk UEA pada 2015 dan kembali menjabat sebagai kepala pertahanan pada 2017.

Robert Tyrer, co-presiden The Cohen Group, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Washington tempat Mattis bekerja sebagai penasihat senior, mengatakan kepada The Washinton Post bahwa mantan menteri pertahanan itu memberi nasihat kepada Emirat tentang aspek operasional, taktis, informasi dan etika. Tetapi mereka tidak meminta atau menerima pembayaran dari pemerintah UEA selain penggantian biaya perjalanan.

Investigasi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemampuan mantan perwira militer untuk bekerja untuk pemerintah asing dengan sedikit pengawasan. The Washington Post melaporkan beberapa bahkan menegosiasikan pekerjaan dengan pemerintah asing saat mereka masih bertugas aktif.

Sejak 2015, 95 persen pensiunan perwira yang melamar bekerja untuk pemerintah asing diberikan izin, menurut dokumen yang diperoleh surat kabar tersebut. Sementara itu juga ditemukan bahwa sejumlah veteran menunjukkan pekerjaan mereka dengan negara-negara di Teluk di Linkedin, tetapi tidak ada catatan federal tentang mereka yang mengajukan izin untuk bekerja di sana.

Sekretaris Pers Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan dalam menanggapi laporan berita bahwa sebagai warga negara AS swasta, pensiunan anggota layanan tentu bebas untuk mencari pekerjaan atas kebijaksanaan mereka, tetapi standar tertentu berlaku.

"Ada kebijakan, ada undang-undang, ada peraturan. Itu sudah mapan, dan itu adalah sesuatu yang diajarkan kepada anggota [Departemen Pertahanan], para pensiunan dididik, dan Anda harus mengikutinya," kata Ryder dalam konferensi pers.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada MEE: "Setelah peninjauan dan persetujuan dari dinas militer pemohon masing-masing, Departemen Luar Negeri meninjau aplikasi untuk pekerjaan dengan pemerintah asing oleh cadangan atau pensiunan militer sesuai dengan aturan AS."

Kode AS menyatakan setiap orang dapat menerima pekerjaan dari pemerintah asing hanya jika menteri yang bersangkutan dan menteri luar negeri menyetujui pekerjaan tersebut.