Wapres Akui Kepuasan Publik Menurun karena Masalah Penegakan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penegakan hukum kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat segera dituntaskan. Ini disampaikan Ma'ruf menanggapi turunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum.

Ma'ruf mengakui penurunan kepuasan publik bidang penegakan hukum ini salah satu faktornya karena sejumlah kasus penegakan hukum tertentu. Menurut survei Litbang Kompas, angka kepuasan publik di bidang penegakan hukum hanya berada di angka 51,5 persen atau turun lima persen dari 57,5 persen.

"Saya berharap penurunan persepsi ini karena sifat sementara, karena adanya kasus-kasus tertentu. Karena itu saya minta kasus-kasus yang justru menurunkan persepsi pada pemerintah itu dituntaskan," ujar Ma'ruf di Universitas Alma Ata Yogyakarta, Senin (24/10/2022).

Dia juga meminta reformasi internal lembaga penegak hukum dilakukan. Dengan begitu, Ma'ruf optimistis kepercayaan masyarakat di bidang penegakan hukum akan kembali.

"Saya kira, itu soal waktu ya. Saya berharap, ini justru nantinya membawa persepsi masyarakat kembali menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah tidak menutupi atau melindungi kasus-kasus tersebut.
"Karena kita tidak menutupi, kita tidak melindungi, tetapi kita justru menuntaskan hal-hal di mana terjadi penyimpangan sehingga ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika