Hutama Karya Pastikan Fokus Selesaikan JTTS Tahap I 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) memastikan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) berkembang secara signifikan. Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengatakan secara ekuivalen panjang ruas JTTS tahap I adalah 1.064 kilometer dengan ruas operasional sepanjang 549 kilometer dan ruas konstruksi sepanjang 515 kilometer. 

“Fokus perusahaan pada 2023 hingga 2024 mendatang untuk menyelesaikan pengerjaan konstruksi JTTS tahap I,” kata Koentjoro dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (25/10/2022). 

Dia menjelaskan pada 2022, target penambahan ruas JTTS sepanjang ekuivalen 77,26 kilometer. Ruas tol tersebut yakni Kisaran-Indrapura sepanjang 11,11 kilometer, Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 4,95 kilometer, Bangkinang-Pangkalan sepanjang 4,19 kilometer, Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Pangkalan Brandan) sepanjang 24,07 kilometer, Sigli-Banda Aceh (Seksi 1,5 dan 6) sepanjang 0,35 kilometer, Simpang Indralaya-Prabumulih 21,12 kilometer, dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat 10 kilometer.

Sementara itu untuk realiasi pembangunan dari target penambahan ruas JTTS pada 2022 per September 2022 untuk ruas Kisaran-Indrapura sepanjang 9,09 kilometer, Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 1,62 kilometer, Bangkinang-Pangkalan sepanjang 2,59 kilometer, Binjai-Langsa (Seksi Binjai - Pangkalan Brandan) sepanjang 11,15 kilometer, Sigli-Banda Aceh (Seksi 1,5 dan 6) sepanjang 0,64 kilometer, Simpang Indralaya-Prabumulih sepanjang 15,37 kilometer, dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 7,7 kilometer. 

Sedangkan per September 2022 ruas JTTS tambahan ruas tol yang beroperasi diantaranya ruas tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2 (6 kilometer) dan Binjai-Stabat Seksi 1 (12 Km). Lalu ruas tol yang akan beroperasi dalam waktu dekat yakni ruas tol Bengkulu-Taba Penanjung (17 kilometer) dan ruas Pekanbaru-Bangkinang (31 kilometer).

Untuk 2023, Koentjoro mengatakan Hutama Karya akan fokus menyelesaikan seluruh pembangunan JTTS ruas tahap I. Pembangunan tersebut dengan target pembangunan ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1, 5 dan 6 (2 kilometer), Kisaran-Indrapura (23 kilometer), Sicincin-Padang (8 kilometer), Bangkinang-Pangkalan (7 kilometer), Pekanbaru-Bangkinang (5 kilometer), dan Binjai-Langsa Seksi Binjai-Pangkalan Brandan (5 kilometer). 

Sementara target yang dapat dioperasikan pada 2023 yakni ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 1, 5 dan 6, ruas tol Indrapura-Kisaran, ruas tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, ruas tol Bangkinang-Pangkalan, dan ruas tol Indralaya-Muara Enim seksi Indralaya-Prabumulih.

Pembangunan JTTS didukung oleh pemerintah berupa pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN). Selain itu untuk beberapa ruas konstruksinya mendapatkan pendanaan dari ekuitas dan penerbitan Global Medium Term Notes (GMTN). 

Dalam meningkatkan skala perekonomian masyarakat, pada ruas-ruas tol yang dikelola, Koentjoro memastikan Hutama Karya juga berkomitmen dalam melibatkan dan mengutamakan peran masyarakat setempat dan pengusaha lokal (UMKM). Hal tersebut dilakukan dengan memfasilitasi sewa tenant khusus UMKM dengan sistem sewa terjangkau.

Saat ini, ada 21 rest area yang telah beroperasi pada Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dan Palembang-Indralaya yang seluruh tenantnya merupakan 100 persen masyarakat setempat dan pengusaha lokal (UMKM). “Keterisian dari UMKM saat ini pada 2022 rata-rata di angka 50 persen dari total yang harapannya di tahun depan akan kami optimalkan rata-rata di angka 60 persen,” jelas Koentjoro.

Koentjoro menambahkan, Hutama Karya juga memperhatikan dan mendorong masyarakat setempat dan pengusaha lokal UMKM dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga terus memberikan pelatihan berkala yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas keterampilan masyarakat setempat dan pengusaha lokal. 

“Harapannya, dukungan dari Hutama Karya terhadap masyarakat setempat dan pengusaha lokal UMKM dapat mendorong perkembangan perekonomian di kawasan tersebut,” ungkap Koentjoro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika