DPR Komitmen Ikut Turunkan Inflasi

DPR mendukung pelaksanaan gerakan penurunan inflasi menyeluruh di pusat dan daerah

Senin , 31 Oct 2022, 16:53 WIB

Antara/Sigid Kurniawan

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M Said, menyampaikan bahwa DPR RI mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara menyeluruh di pusat dan daerah. (ilustrasi)

Rep: Lida Puspaningtyas Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkomitmen turut serta menurunkan angka inflasi nasional. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M Said, menyampaikan bahwa DPR RI mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara menyeluruh di pusat dan daerah.

"DPR RI beberapa kali menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi energi nasional yang terakhir mencapai Rp 502 triliun, serta menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) di APBN untuk mendukung ketahanan pangan," katanya dalam GNPIP Sulawesi Tengah, Senin (31/10/2022).

Dengan adanya program GNPIP ini, ia berharap daerah dapat melakukan intervensi dengan operasi pasar dan gerakan menanam hortikultura yang lebih masif. Daerah juga bisa menggunakan DAK di APBD untuk keperluan pengendalian inflasi ini.

Pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat yang lebih banyak guna mencapai kestabilan harga dan ketahanan pangan. Ia menekankan kepada Tim Pengendalian Inflasi untuk menjaga keterjangkauan beberapa komoditas strategis untuk dapat terus dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura turut menyampaikan komitmen dan dukungan terhadap seluruh upaya kolaborasi dalam pengendalian inflasi. Ia menyampaikan, TPID berperan besar dalam menjaga kestabilan harga melalui langkah-langkah preventif sebelum gejolak harga terjadi.

"Kami mengevaluasi sumber dan potensi tekanan inflasi di masing-masing daerah, serta kuratif setelah gejolak harga terjadi," katanya.

Sinergi kebijakan ini menunjukkan semakin tingginya perhatian Pemerintah Daerah terhadap upaya bersama untuk mengendalikan harga. Rangkaian kegiatan GNPIP Sulawesi Tengah di Palu diawali dengan penandatangan KAD antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat untuk komoditas hortikultura dan telur ayam, serta dengan Maluku Utara untuk komoditas hortikultura.

Selain itu, dilakukan juga pencanangan Gerakan Urban Farming Komoditas Cabai melalui pembagian 7.700 bibit kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di 46 kelurahan Kota Palu. Kemudian ada pembagian 1.500 bibit kepada Pondok Pesantren Al-Khairaat Madinatul Ilmi.

Inisiatif lainnya adalah Gerakan 1 Desa-1 Hektar Tanaman Cabai Rawit di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Selain itu ada penyampaian program Dedikasi Untuk Negeri berupa fasilitas alat mesin pertanian dan sarana produksi kepada Kelompok Tani di wilayah Sulawesi Tengah.