PKB: Jika Muhaimin Cawapres, Siapa pun Capresnya akan Menang

PKB mendorong Muhaimin Iskandar untuk ikut berkontestasi pada Pilpres 2024

Republika/Nawir Arsyad Akbar
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, mengatakan partainya mendorong Muhaimin Iskandar untuk ikut berkontestasi pada Pilpres 2024
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda mengatakan bahwa Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar terus didorong untuk ikut berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Baca Juga


Bahkan dia percaya diri mengatakan, jika berpasangan dengan Muhaimin pasti akan memenangkan kontestasi tersebut. 

"Dari awal kita selalu ngomong dari pilpres ke pilpres kan PKB penentu, selalu jadi bandul penentu. Artinya ya Cak Imin jadi cawapresnya, siapapun ya akan jadi pemenang," ujar Huda di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/11/2022). 

PKB, jelas Huda, juga paham terhadap posisi partainya dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra. Suara partainya yang berada di bawah Partai Gerindra tentu membuat PKB secara tak langsung mengisi posisi cawapres. 

"Dari awal ketika kita koalisi Gerindra, kita pegang etik dan fatsun politik, suara PKB di bawah Gerindra. Ya porsi kita pasti ambil porsi (calon) wapres dengan asumsi kita harus mengubah hasil muktamar PKB yang meminta Cak Imin jadi capres," ujar Huda.

Partai Gerindra dan PKB juga telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau preisdential threshold sebesar 20 persen. Namun, keduanya disebut masih saling melihat pesaingnya di Pilpres 2024.

"Semua partai masih ngintip, tapi kalau kita lihat konfigurasi Gerindra-PKB lebih progres. Coba kita lihat PDIP belum (mengumumkan capres) walau sudah memenuhi 20 persen, Nasdem dorong Mas Anies belum memenuhi presiden threshold," ujar Huda.  

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga sudah menyerahkan kewenangan terkait Pilpres 2024 kepada Muhaimin dan Prabowo. Hal tersebut termaktub dalam piagam deklarasi yang diteken pada Agustus 2022.

"Jadi koalisi PKB-Gerindra itu tidak lagi siapa capres-cawapres pada institusi, tapi langsung pada personal ketua umumnya, ditentukan oleh dua belah pihak," ujar Ketua Komisi X DPR itu.    

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler