Muktamar Aisyiyah akan Terapkan Sistem E-Voting

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah akan menggelar Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022. Walau dengan jumlah calon-calon yang lebih sedikit, Muktamar Aisyiyah akan menerapkan konsep sama dengan Muktamar Muhammadiyah.

Panitia Pemilihan Muktamar 48 Aisyiyah, Dra Shoimah Kastolani mengungkapkan, Muktamar Aisyiyah akan pula menerapkan sistem e-voting. Namun, dari 39 nama akan ditawarkan ke muktamirin, bisa secara langsung memilih 13 atau secara formatur.

"Adapun yang dibahas sama dengan Muhammadiyah, cuma kita menambahkan Risalah Perempuan Berkemajuan, yang di sini menggambarkan kita sebagai perempuan di samping ada karakter, menetapkan komitmen kita," kata Shoimah, Selasa (15/11/2022).

Steering Committee Muktamar 48 Aisyiyah Tri Hastuti menuturkan, Aisyiyah turut memberikan fokus ke literasi nasional. Aisyiyah memandang isu pendidikan, khususnya literasi jadi isu penting.

Sumber daya manusia Indonesia diharap memiliki kualitas yang baik. Sayangnya, literasi kita masih cukup rendah. Karenanya, ini jadi keprihatinan Aisyiyah untuk mendorong semua menyadari pentingnya literasi.

"Menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan betul-betul berkompeten menghadapi kompleksitas problematik yang akan dihadapi Indonesia," ujar Tri.

Kemudian, Aisyiyah menyoroti isu perdamaian karena dihadapkan narasi yang masih meminggirkan perempuan. Ia menekankan, narasi perempuan berkemajuan harus menguat agar perempuan memiliki peluang yang sama.

Tri mengungkapkan, Aisyiyah turut memberikan perhatian kepada internasionalisasi karena merasa penting membawa nilai-nilai perempuan berkemajuan ke level global. Aisyiyah perlu memperkuat dan memperluas peran agar jadi agen perdamaian dunia.

Selain itu, Aisyiyah turut mendorong pemilu 2024 yang tidak lama lagi dihadapi Indonesia tidak cuma menjadi satu bentuk demokrasi prosedural. Tapi, Tri menegaskan, pemilu 2024 harus menjadi satu bentuk demokrasi substansial.

Artinya, ia menekankan, calon-calon pemimpin yang nantinya dilahirkan dari proses tersebut punya sikap kenegarawanan dan berpihak kepentingan masyarakat. Termasuk, memberikan kesempatan perempuan di eksekutif maupun di legislatif.

"Pemilu 2024 tidak semata demokrasi prosedural, tapi substansial," kata Tri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika