Prof Haedar: Capres-Cawapres Harus Paham Konstitusi dan Sejarah Bangsa
Prof Haedar menyatakan Muktamar ke-48 akan soroti Pemilu 2024
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA— Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan maju pada Pemilu 2024 harus memahami konstitusi dan sejarah bangsa.
"Mereka harus secara kolektif membuka lagi lembaran konstitusi kita dan sejarah bangsa agar mereka betul-betul paham bahwa bahtera Indonesia ini bukan hanya soal kemenangan politik, bukan hanya soal demokratisasi, melainkan nilai-nilai, cita-cita kebangsaan yang diletakkan para pendiri bangsa," kata Haedar kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (17/11/2022).
Menurut Haedar, Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, pada 18-20 November 2022, secara khusus akan menyoroti Pemilu 2024 karena bagi Muhammadiyah hajatan pemilu bukan sekadar kontestasi politik, melainkan proses transformasi kebangsaan.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, akan mengajak para calon presiden dan calon wakil presiden untuk memahami sejarah serta fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kalau tidak, nanti akan terjadi dislokasi politik. Mereka yang ingin meraih kekuasaan lupa fondasi kita sebagai bangsa," kata Haedar.
Selain itu, tambah Haedar, capres dan cawapresjuga perlu memahami serta mempraktikkan sila keempat Pancasila karena demokrasi, pemilu, serta kontestasi politik, baik yang menang maupun kalah harus berpolitik dengan berbasis pada kerakyatan serta bijaksana dalam bermusyawarah.
"Setelah (capres) menang kan harus bermusyawarah, bukan hanya soal bagi-bagi kekuasaan, tapi Indonesia nanti mau dibawa ke mana?" katanya.
Haedar meyakini bahwa seluruh capres, cawapres, maupun calon anggota legislatif memiliki itikad serta visi yang baik dalam mengikuti kontestasi politik pada 2024.
"Kami percaya dari ribuan calon anggota DPR dan mungkin sejumlah calon presiden dan calon wakil presiden, mereka kan punya itikad baik, mereka punya visi yang baik. Akan tetapi yang diperlukan adalah penyamaan dalam konteks keindonesiaan yang lebih besar," jelas Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika